Lewati ke konten utama

Peraturan

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR MELAKUKANKEGIATANUSAHA,UNDANGUNDANGINIMENGUBAH,MENGHAPUS,ATAUMENETAPKANPENGATURANBARUYANGDIATURDALAMUNDANGUNDANG MENDAPATKANPERIZINANBERUSAHADANKEMUDAHANPERSYARATANINVESTASIDARISEKTORPERINDUSTRIAN,BEBERAPAKETENTUANDALAMUNDANGUNDANG3TAHUN2014TENTANGPERINDUSTRIAN(LEMBARANNEGARATAHUN2014 MENDAPATKANPERIZINANBERUSAHADARISEKTORKEAGAMAAN,BEBERAPAKETENTUANDALAMUNDANGUNDANG MENDAPATKANPERIZINANBERUSAHADARISEKTORKEPARIWISATAAN,BEBERAPAKETENTUANDALAMUNDANGUNDANG PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP PP Perpu Perpres UU UNDANG UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG UNDANGUNDANG6TAHUN2017TENTANGARSITEK(LEMBARANNEGARATAHUN2017

8.830 peraturan

UU No. 3 / 1947

Tentang Pengesyahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1947

Berlaku Diundangkan 12 Feb 1947 UU No. 2 / 1947

Tentang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan Pengesyahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 6, 10, 12,13,15, 18, 19, 23, 24, 25 Dan 26 Tahun 1946

Berlaku Diundangkan 28 Jul 2017 UU No. 1 / 1947

Tentang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan Memperpanjang Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 5, 7, 8, 9, 11 Dan 16

Berlaku Diundangkan 15 Jan 1947 UU No. 13 / 1947

Tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, Pajak Upah Dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947/1948

Berlaku Diundangkan 05 Mei 1947 UU No. 18 / 1946

Tentang Kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank

Berlaku UU No. 18 / 1946

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1946 Tentang Kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank

PP No. 11 / 1946

Tentang Peraturan Tentang Mencabut Peraturan No. 6 Tahun 1946 Tentang Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

PP No. 10 / 1946

Tentang Pembentukan Kantor Pusat Pemilihan Untuk Menjalankan Administrasi Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat

PP No. 9 / 1946

Tentang Susunan Peraturan Akan Menjalankan Undang-undang Tahun 1946 No. 12 Dari Hal Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat

PP No. 8 / 1946

Tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Hukum Pidana Untuk Daerah Propinsi Sumatera

PP No. 7 / 1946

Tentang Pemberian Pangkat Militer Kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota-anggota Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Tentara Dan Panitera Mahkamah Tentara

PP No. 6 / 1946

Tentang Mengadakan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa