UMP 2027 Menanti Kepastian UU Pelindungan Ketenagakerjaan

JAKARTA – Hampir sebulan setelah disetujui DPR, Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan belum juga dipublikasikan dalam bentuk naskah resmi. Serikat pekerja mendesak pemerintah segera memberlakukan undang-undang itu karena pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sudah bergulir, sementara Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan merujuk pada aturan baru tersebut.

DPR mengesahkan rancangan undang-undang itu dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 pada 6 Oktober 2026. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. UU yang terdiri atas 23 bab dan 313 pasal ini disusun untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, yang mewakili pemerintah dalam rapat tersebut, mengatakan undang-undang baru ini memperkuat pelindungan pekerja dan sistem pengawasan serta penegakan hukum ketenagakerjaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyebut naskah UU sudah berada di Sekretariat Negara dan siap ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta UU itu berlaku sebelum UMP 2027 ditetapkan. Andi Gani juga berharap materi final undang-undang tidak berbeda dari draf yang disetujui dalam paripurna. Menurut dia, KSPSI akan mengambil langkah lanjutan apabila isinya berubah secara mendasar.

Batas waktu pengesahan oleh Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 73 undang-undang itu menetapkan bahwa Presiden menandatangani rancangan undang-undang paling lama 30 hari sejak tanggal persetujuan bersama dengan DPR. Jika tenggat tersebut terlewati tanpa tanda tangan, rancangan itu tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan, dengan kalimat pengesahan yang merujuk Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Andi Gani menyebut tenggat untuk UU Pelindungan Ketenagakerjaan jatuh pada 6 November 2026.

Kapan ketentuan pengupahan dalam UU baru mulai dipakai juga belum jelas. Pada hari pengesahan, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa UU ini memiliki masa transisi satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan. Karena itu, aturan pengupahannya diperkirakan baru diterapkan pada UMP 2028. Namun, pada 27 Oktober, Yassierli mengatakan poin-poin pembahasan UMP 2027 mengikuti undang-undang baru. Ia menargetkan pembahasan internal rampung akhir November 2026 melalui Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, sedangkan besaran kenaikan tetap diputuskan gubernur dengan mempertimbangkan masukan dewan pengupahan provinsi. Dari pihak buruh, Presiden KSPI Said Iqbal mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen.

Ketika naskah resmi nanti diundangkan, nomor undang-undang, isi finalnya, dan ketentuan peralihannya akan menjawab pertanyaan yang kini menggantung, yakni apakah UMP 2027 dihitung dengan aturan baru atau masih memakai ketentuan lama. Hasilnya juga akan memastikan apakah naskah yang diundangkan sama dengan draf yang disetujui DPR pada 6 Oktober, hal yang kini dipantau ketat oleh serikat pekerja.