Kemnaker Luncurkan Pelatihan Vokasi bagi 50 Ribu Korban PHK

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan program pelatihan vokasi bagi 50.000 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Program yang diumumkan di Jakarta pada 22 Oktober 2026 ini bertujuan meningkatkan keterampilan peserta agar dapat kembali bekerja atau membuka usaha sendiri.

Prioritas peserta adalah pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang terkena PHK pada rentang Januari 2024 hingga 2026 dan tidak sedang menerima manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftar wajib melampirkan salah satu bukti PHK, yaitu surat keputusan atau pemberitahuan PHK, surat pengakhiran kontrak, perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja, atau surat keterangan pengalaman kerja (paklaring). Pendaftar yang tidak memiliki dokumen tersebut dapat menggantinya dengan surat pernyataan bermeterai.

Pelatihan berlangsung selama lima hari atau 40 jam pelajaran di 21 balai pelatihan vokasi milik Kemnaker. Kejuruan yang tersedia antara lain pemasaran digital, menjahit dan tata busana, makanan dan minuman, perawatan pendingin ruangan, pemasangan kaca film, serta instalasi hidroponik, disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas balai. Peserta mendapat uang saku harian, makan, penggantian biaya transportasi, seragam, dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Lulusannya menerima sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pendaftaran dilakukan melalui portal SkillHub Kemnaker menggunakan akun SIAPkerja. Seleksi terdiri atas empat tahap, yaitu verifikasi dokumen, wawancara, pencocokan minat dan potensi dengan program, serta penempatan. Selain jalur perorangan, perusahaan, serikat pekerja, asosiasi industri, atau dinas ketenagakerjaan setempat dapat mendaftarkan pekerja secara kolektif ke unit pelaksana teknis pelatihan vokasi. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut program ini sebagai wujud kehadiran negara dalam mendampingi pekerja yang terdampak PHK. Ia menilai peningkatan kompetensi merupakan langkah penting untuk memperluas peluang mereka kembali bekerja.

Program ini menyasar pekerja di luar penerima JKP. Dalam skema JKP yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, peserta yang terkena PHK berhak atas uang tunai sebesar 60 persen upah, dengan batas upah Rp5 juta, selama enam bulan. Peserta juga mendapat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Namun, manfaat itu hanya dapat diklaim pekerja yang telah membayar iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan sebelum PHK. Pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia tidak berhak atas JKP, sedangkan pekerja PKWT hanya dapat menerimanya apabila PHK terjadi sebelum kontraknya berakhir.

Satu Data Kemnaker mencatat 63.789 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga September 2026. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi, yakni 13.044 orang, disusul Banten dan Jawa Timur. Rilis pemerintah saat peluncuran belum mencantumkan batas waktu pendaftaran maupun mekanisme penyaluran kerja setelah pelatihan, sehingga hasil program ini baru dapat diukur dari jumlah lulusan yang benar-benar kembali bekerja atau membuka usaha.