Petugas Gugur Padamkan Karhutla, Penindakan 20 Korporasi Tersangka Disorot

JAKARTA – Pemerintah mencatat 15 petugas gugur dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Angka itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, seusai rapat Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Jakarta, Senin (9/11). Di saat operasi pemadaman masih berlangsung, sorotan publik mengarah pada proses hukum terhadap 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Petugas yang gugur tersebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, termasuk tiga prajurit TNI AD yang meninggal saat helikopter Mi-17V5 jatuh di Seruyan, Kalimantan Tengah, pada 4 November. Empat hari kemudian, helikopter Super Puma yang dikontrak BNPB jatuh di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, ketika mengambil air untuk water bombing dan menewaskan seorang kru. Dampak asap juga meluas. Data Kementerian Kesehatan hingga 2 November mencatat 401.586 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi, dan 91.913 di antaranya menimpa anak usia 0-5 tahun.

Penindakan terhadap korporasi diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin di Pontianak, Kamis (29/10). Polri menangani 104 laporan polisi dengan dugaan pelaku korporasi, dengan total lahan terbakar 29.168,78 hektare. Dari jumlah itu, 20 korporasi ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya perusahaan penanaman modal asing asal Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Mereka dijerat Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Bareskrim juga merekomendasikan pencabutan izin 23 perusahaan karena kebakaran berulang di konsesi yang sama dan minimnya sarana pencegahan.

Polri hanya menyebut inisial perusahaan, seperti PT HKI dan PT RKA. WALHI di tiga provinsi Kalimantan meminta identitas lengkap korporasi tersangka dibuka, termasuk induk usaha dan pemilik manfaatnya. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini menilai proses hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka dan harus diikuti pembekuan hingga pencabutan izin usaha. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah Janang Firman Palanungkai mengingatkan agar aparat tidak tegas kepada peladang, tetapi lunak terhadap korporasi.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menilai penegakan hukum karhutla belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat terdampak, meski Polri sudah menetapkan 245 tersangka perorangan dan 20 korporasi. Ia meminta pertanggungjawaban pidana korporasi ditelusuri sampai ke direksi, pengurus, dan pihak yang menikmati keuntungan dari pembakaran lahan, disertai gugatan perdata untuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Di Kalimantan Tengah, Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan menyebut 50 tersangka perorangan dan dua korporasi yang sebagian besar bergerak di perkebunan sawit masih menjalani proses hukum.

Penanganan karhutla juga menjadi salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi Hari Pahlawan di Jakarta hari ini. UU PPLH memungkinkan hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada korporasi, mulai dari perampasan keuntungan, penutupan sebagian atau seluruh usaha, hingga kewajiban memperbaiki kerusakan. Hasil penyidikan terhadap 20 korporasi ini akan menentukan seberapa besar beban hukum dan biaya pemulihan yang harus ditanggung perusahaan pemegang konsesi.