Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan Berlaku, Pemecatan Tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026. Undang-undang yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam rapat paripurna 6 Oktober 2026 itu kini dapat diunduh publik melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. Aturan ini mengubah sejumlah ketentuan dasar hubungan kerja, termasuk menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa kesepakatan atau putusan pengadilan batal demi hukum.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan dokumen tersebut penting diketahui pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja agar masing-masing memahami hak, kewajiban, dan pelindungan yang diatur. Menurut dia, pelindungan dalam undang-undang ini mencakup seluruh tahap kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja hingga purna kerja. Undang-undang yang terdiri atas 313 pasal dalam 23 bab itu mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sebagian ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pemerintah diberi waktu paling lama satu tahun untuk menetapkan peraturan pelaksananya.

Pasal 228 mewajibkan pemberi kerja, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah mencegah terjadinya PHK, misalnya dengan mengurangi lembur, mengurangi jam kerja, atau menawarkan pensiun dini secara sukarela. Bila PHK tidak terhindarkan, rencana tersebut wajib dirundingkan secara bipartit dengan serikat pekerja, atau langsung dengan pekerja yang tidak menjadi anggota serikat. Ayat (7) pasal yang sama menyatakan PHK tanpa kesepakatan atau tanpa putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap batal demi hukum, dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja tersebut. Akibat hukum serupa berlaku bagi PHK dengan alasan yang dilarang Pasal 230, antara lain karena pekerja menikah, hamil, menjalankan ibadah, atau menjadi pengurus serikat pekerja.

Undang-undang ini juga menata ulang ketentuan lain. Perjanjian kerja waktu tertentu dibatasi paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun. Alih daya hanya boleh dipakai untuk jasa penunjang, seperti kebersihan, katering, keamanan, dan angkutan pekerja. Cuti melahirkan ditetapkan tiga bulan dan dapat diperpanjang hingga tiga bulan dalam kondisi khusus. Untuk upah minimum, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, dan nilainya mengikuti angka tertinggi antara hasil formula penghitungan dan kebutuhan hidup layak yang disepakati dewan pengupahan daerah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, menyambut positif aturan ini. Ia menilai sekitar 90 persen isinya sudah sesuai harapan buruh. Dari kalangan pengusaha, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, menyoroti kewajiban dana cadangan pesangon dalam Pasal 253. Menurut dia, pesangon dan dana pensiun memiliki fungsi berbeda, karena pembayaran pesangon bergantung pada ada tidaknya PHK. Bob meminta pemerintah menyelaraskan aturan dana cadangan pesangon dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta aturan dana pensiun agar tidak tumpang tindih. Apindo kini mengumpulkan masukan dari pelaku usaha untuk menilai dampaknya.

Dengan berlakunya Pasal 228 ayat (7), pemberi kerja yang memberhentikan pekerja tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap dapat diwajibkan mempekerjakan kembali pekerja tersebut. Pasal 253 mewajibkan dana cadangan pesangon dikelola lembaga pemerintah dan mengecualikan usaha mikro dan kecil, tetapi besaran serta tata cara pengelolaannya masih menunggu peraturan pemerintah. Selama peraturan pelaksana belum terbit, aturan turunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru ini. Sengketa PHK juga tetap ditempuh melalui jalur bipartit, mediasi, hingga pengadilan hubungan industrial.