Pertemuan Presiden Prabowo dengan 10 Mantan Kapolri di Hambalang

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Pertemuan ini digelar kurang dari sepekan setelah Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden.

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga hadir. Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Adapun mantan Kapolri Idham Azis tidak hadir.

Sekretariat Presiden menyebut pertemuan itu sebagai silaturahmi sekaligus ajang bertukar pandangan dan pengalaman kepemimpinan lintas generasi. Menurut Seskab Teddy, Ketua Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) Bambang Hendarso Danuri menyampaikan dukungan penuh organisasinya kepada pemerintah. PP Polri juga berkomitmen mengawal penegakan hukum sesuai Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Tito Karnavian menambahkan, Prabowo banyak menjelaskan situasi negara terkini, termasuk soal kebocoran keuangan negara, dan PP Polri mendukung upaya Presiden untuk mencegahnya.

Kasus penyadapan turut dibahas dalam pertemuan itu. Da'i Bachtiar mengatakan, Prabowo mengaku kaget saat mengetahui dirinya disadap. Menurut Da'i, Prabowo mengapresiasi Kapolri Suyudi yang bergerak cepat dan profesional mengungkap masalah di internal Polri. Prabowo juga lega karena pelanggaran hukum itu tidak sampai mengganggu stabilitas keamanan nasional seperti yang sempat ia khawatirkan.

Kasus ini ditangani Bareskrim Polri. Pada Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan para tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 258 KUHP mengatur penyadapan atau perekaman informasi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum, dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun. Penyidik tidak menerapkan pasal makar. Kini ada empat tersangka, yaitu Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi. Tiga di antaranya ditahan di Mako Brimob, sedangkan Slamet belum ditahan karena masih dalam pemulihan setelah terserang stroke.

Selain Presiden, penyadapan pada 2025–2026 itu diduga juga menyasar pejabat, tokoh politik, media, organisasi masyarakat sipil, dan pengusaha. Selama proses hukum berjalan, keempat tersangka tetap dilindungi asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.