Komisi III DPR Kembali Gelar RDPU RUU Perampasan Aset, Pembahasan DIM Dikebut

JAKARTA – Komisi III DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan atas RUU Perampasan Aset pada hari pertama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (10/11/2026). Berdasarkan agenda DPR, rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WIB itu menghadirkan Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja sebagai narasumber. Seusai RDPU, Panitia Kerja (Panja) RUU dijadwalkan melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) pada pukul 16.30 WIB.

RDPU sebelumnya digelar pada Rabu (4/11/2026) dan dibuka oleh Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni. Rapat itu menghadirkan akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Kristiawanto, ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi, serta Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII). Ketua Umum PB PII Amsal menyatakan dukungan agar RUU segera disahkan, dengan syarat ada jaminan proses hukum yang adil, transparansi, dan pengawasan pengadilan. PB PII menolak perampasan aset yang bersifat administratif dan sepihak tanpa putusan pengadilan. Organisasi itu juga mengusulkan agar pengelolaan aset rampasan memakai penilai independen dan lelang terbuka, serta agar ada ganti rugi bagi pihak yang dirugikan akibat penyitaan yang keliru atau turunnya nilai aset.

Sehari kemudian, Kamis (5/11/2026), pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan 397 DIM kepada Komisi III. DIM itu terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Pada hari yang sama, Panja menyetujui usul pemerintah untuk mengubah judul menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra menjelaskan, perubahan itu dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup, dengan tindak pidana korupsi sebagai intinya. Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja Habiburokhman menilai judul sebelumnya terlalu umum dan tidak tegas.

Dalam rapat Panja pada Senin (9/11/2026), Komisi III dan pemerintah membahas DIM tentang perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based (NCB), penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset, serta pembentukan lembaga baru pengelola aset hasil tindak pidana. Dalam DIM yang dibahas, perampasan tanpa putusan pidana diatur untuk tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, atau sakit permanen, serta pelaku yang tidak diketahui atau tidak diketahui keberadaannya, dengan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra menegaskan mekanisme tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Rapat juga menyetujui usul pemerintah agar masa penyitaan dapat diperpanjang satu kali paling lama tujuh hari, sementara aset dari investasi bodong wajib dikembalikan kepada korban.

Habiburokhman menyatakan Komisi III siap lembur agar RUU cepat disahkan. Seluruh rapat, termasuk konsinyering, menurut dia hanya akan digelar di kompleks parlemen agar publik dapat mengikutinya. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menargetkan RUU ini diputuskan paling lambat 15 Desember 2026, sedangkan Habiburokhman berharap pengesahan dapat dilakukan lebih cepat pada masa sidang ini. Komisi III dan Badan Keahlian DPR mencatat telah menggelar sekitar 81 RDP dan RDPU serta menjaring masukan dari 46 daerah pemilihan. Sejak awal pembahasan, isu yang mengemuka antara lain keseimbangan antara pemulihan aset dan pencegahan penyalahgunaan wewenang, perlindungan pihak ketiga beriktikad baik, serta lembaga yang akan mengelola aset rampasan.

Perampasan aset tanpa putusan pidana sebenarnya sudah dikenal dalam aturan yang berlaku, meski terbatas. Pasal 67 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membolehkan penyidik meminta pengadilan negeri memutus harta kekayaan sebagai aset negara jika terduga pelaku tidak ditemukan dalam 30 hari, dengan tata cara yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2013. Pasal 33 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga membuka jalan gugatan perdata terhadap ahli waris apabila tersangka meninggal dunia saat penyidikan, sementara kerugian keuangan negara secara nyata telah ada. Melalui RUU ini, mekanisme yang kini tersebar di beberapa undang-undang tersebut akan diatur dalam satu undang-undang tersendiri, sementara bentuk lembaga pengelola aset hasil tindak pidana masih dibahas Panja.