Kejaksaan Agung Tetapkan Perusahaan Nikel di Sulawesi Tenggara Tersangka Korporasi

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengumumkan penetapan itu di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurut Anang, perusahaan tersebut tetap menambang nikel hingga 2025, padahal izin usaha pertambangan (IUP) miliknya telah berakhir pada 2014.

Anang menjelaskan, PT BSJ juga diduga menambang di kawasan hutan lindung dan memakai dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izinnya. Perusahaan itu diduga pula memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi dokumennya tidak dilakukan. Ia menyebut PT BSJ dikelola oleh Arif Kurniawan, yang juga disebutnya sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) perusahaan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan sebelumnya juga menyebut Arif sebagai pengendali perusahaan yang diduga menguasai kawasan hutan secara ilegal. Sejauh ini, Kejagung baru menetapkan korporasinya sebagai tersangka.

Penyidik menjerat PT BSJ dengan sangkaan berlapis, antara lain Pasal 603 dan Pasal 606 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nilai kerugian negara masih dihitung. Pada Senin (9/11), penyidik menggeledah kantor enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Arif, antara lain di Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk rencana kerja dan anggaran biaya serta izin pinjam pakai kawasan hutan, beserta laptop, telepon genggam, dan komputer.

Penetapan ini merupakan pengembangan penyidikan yang sudah berjalan. Dalam konferensi pers Jumat (6/11), Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar, menyebut Arif diduga mengendalikan enam perusahaan tambang nikel dan menjadi penerima manfaatnya. IUP dua perusahaan di antaranya disebut sudah berakhir, tetapi keduanya hanya dikenai penghentian sementara (suspend) sebanyak tiga kali. Menurut Saiful, izin itu semestinya dihentikan dan wilayahnya dikembalikan kepada negara. Sehari sebelumnya, penyidik menggeledah enam lokasi di Jakarta dan menyita uang tunai sekitar Rp11,2 miliar dan Rp595 juta. Kejagung juga menyebut Arif diduga berada di luar negeri dan masih dicari bersama pihak imigrasi.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdullah, meminta Kejagung tidak berhenti pada persoalan izin. Ia mendorong penyidik menelusuri aliran uang dan pihak-pihak yang menikmati keuntungan, termasuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang bila bukti permulaannya cukup. Abdullah juga meminta perlindungan maksimal bagi saksi kunci agar terbebas dari intimidasi. Ia menyatakan Komisi III akan mengawasi perkara ini dan siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa memandang jabatan.

Di luar pasal korupsi yang disangkakan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengancam pelaku penambangan tanpa izin dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Dengan status tersangka korporasi, PT BSJ dapat dijatuhi pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti jika kelak terbukti bersalah di pengadilan. Jika dugaan penyidik terbukti, perkara ini juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan izin yang sudah berakhir masih bisa berproduksi dan menjual nikel selama lebih dari sepuluh tahun tanpa pencabutan izin.