Perpres 107/2026 Mulai Berjalan, Impor Minyak hingga LPG Kini Lewat BLU Lemigas

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 sudah mulai diterapkan, meski belum sepenuhnya. Perpres ini mengubah cara negara mengimpor minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan penerapan penuh masih menunggu kesiapan infrastruktur dan mekanisme teknis yang akan diatur dalam Peraturan Menteri ESDM. Ia menyampaikan hal itu di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Melalui perpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto, pengadaan crude, BBM, dan LPG dari luar negeri tidak lagi bertumpu pada tender antarbadan usaha (business-to-business atau B2B) yang selama ini dijalankan PT Pertamina (Persero). Pemerintah kini bernegosiasi langsung dengan negara pemasok melalui skema government-to-government (G2G) dan government-to-business (G2B). Pengadaannya dijalankan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas, kemudian Pertamina membeli pasokan dari BLU tersebut. Pertamina tetap boleh mengimpor langsung dalam kondisi tertentu, misalnya saat cadangan energi nasional sangat tipis atau terjadi gangguan geopolitik di negara pemasok, dengan syarat berkoordinasi dengan BLU.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, saat mengumumkan perpres ini pada Senin (26/10/2026), menyebut proses tender Pertamina selama ini memakan waktu lama. Menurutnya, Pertamina beberapa kali sudah memenangi tender dengan harga murah, tetapi kehilangan pasokan karena negara pemasok memilih pembeli yang mau membayar lebih mahal. Kebijakan ini diumumkan setelah pemerintah membahas dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap ketahanan energi nasional. Kementerian ESDM mencatat sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih diimpor dari Amerika Serikat, sementara bensin RON 90 serta sebagian RON 92, RON 95, dan RON 98 juga masih didatangkan dari luar negeri.

Ruang bagi BLU untuk mengimpor energi sebenarnya sudah dibuka lebih dulu. Pada Mei 2026, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional. Aturan tersebut memungkinkan BLU sektor energi mengimpor melalui kerja sama antarpemerintah, kerja sama dengan pemasok luar negeri, atau penugasan langsung dari Menteri ESDM. Ketika itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut Lemigas sebagai salah satu BLU yang akan dioptimalkan.

Pendiri ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, dalam tulisan opininya di CNBC Indonesia, menilai Perpres 107/2026 memindahkan pusat kendali impor energi dari BUMN ke BLU Lemigas. Ia melihat skema G2G dapat memperkuat akses pasokan dan membuka peluang kontrak jangka panjang. Namun, kewenangan membeli kini terpisah dari kemampuan operasional yang ada di Pertamina, sehingga pembelian crude perlu dicocokkan dengan desain kilang. Pri Agung juga menyoroti ruang gerak keuangan BLU yang terbatas serta kerangka hukum yang ada, termasuk UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menurutnya belum tentu selaras dengan kegiatan perdagangan berskala besar. Ia menyarankan dasar hukumnya diharmonisasi melalui peraturan pemerintah atau RUU Migas.

Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, meminta pelaksanaan skema baru ini diawasi ketat agar benar-benar menghasilkan efisiensi biaya, transparansi, dan kepastian pasokan. Laode menambahkan, masa transisi dari skema lama ke skema baru masih dievaluasi dengan mempertimbangkan banyak parameter, tidak hanya dinamika global. Selama Peraturan Menteri ESDM belum terbit, rincian tahapan peralihan, termasuk sejauh mana Pertamina masih dapat mengimpor sendiri, belum ditetapkan secara pasti.