Istana Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan hal itu dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore. Menurut Prasetyo, niat tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada pagi harinya.

Prasetyo menjelaskan, Gibran menyampaikan niat itu sebagai respons atas dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Dalam pertemuan yang sama, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prasetyo membantah kabar bahwa Presiden menolak niat tersebut, dan menyebut Prabowo lebih banyak memberikan saran dalam diskusi itu. Keterangan Istana tidak menyebut apakah pengunduran diri tersebut sudah diterima secara resmi ataupun kapan akan berlaku.

Polemik ini bermula dari surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) yang dipakai Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Pada 30 Oktober 2026, MA melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 itu tidak sah dan batal demi hukum. Putusan tersebut membatalkan putusan PTUN Jakarta yang sebelumnya tidak menerima gugatan dan dikuatkan di tingkat banding. Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara SMA. Meski begitu, MK tidak menerima permohonan karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan menegaskan temuan itu tidak dapat menjadi dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran. Pada 7 Oktober, Gibran menyatakan dirinya tidak mungkin berkuliah tanpa lulus SMA, dan menyebut gelar sarjananya diperoleh di Singapura.

Sementara itu, sedikitnya 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari enam fraksi menandatangani usulan hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Gibran. Ketua DPR Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima usulan tersebut dan menyatakan pimpinan akan menindaklanjutinya setelah masa sidang dibuka. Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memungkinkan hak tersebut dipakai atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Usulan harus diajukan paling sedikit 25 anggota dan baru menjadi sikap resmi DPR bila disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit dua pertiga anggota.

Pengunduran diri dan pemberhentian wakil presiden diatur dengan jalur yang berbeda dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberhentian melalui Pasal 7A dan Pasal 7B harus diawali usulan DPR, lalu diperiksa MK paling lama 90 hari sebelum diputuskan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adapun bila jabatan wakil presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) mewajibkan MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Selama belum ada keputusan resmi atas pengunduran diri tersebut, kedudukan Gibran sebagai wakil presiden belum berubah, sementara usulan hak menyatakan pendapat di DPR masih menunggu tindak lanjut pimpinan.