Aksi Unjuk Rasa Warnai Hari Pahlawan di Jakarta, Polisi Kawal Tanpa Senjata Api

JAKARTA – Sebanyak 74 aksi penyampaian pendapat di muka umum digelar di Jakarta dan sekitarnya bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11). Polda Metro Jaya mencatat ada 83 kegiatan masyarakat hari ini, dan 74 di antaranya berupa unjuk rasa yang sudah diberitahukan kepada kepolisian. Gedung DPR/MPR, Bundaran HI, Dukuh Atas, Silang Monas, dan Tugu Tani menjadi titik prioritas pengamanan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan aksi paling banyak berlangsung di Jakarta Pusat dengan 47 kegiatan, disusul Jakarta Selatan dengan 18 kegiatan dan Jakarta Timur dengan 6 kegiatan. Berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima polisi, jumlah peserta diperkirakan 2.500 hingga 2.700 orang di sejumlah lokasi. Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto menginstruksikan ribuan personel gabungan untuk mengedepankan dialog dan pendekatan humanis, serta melarang mereka membawa senjata api selama pengamanan.

Tuntutan massa beragam. Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (BEM PTMA) menggelar aksi bertajuk #PulihkanIndonesia di Tugu Tani dengan lima tuntutan, antara lain penanganan kebakaran hutan dan lahan, pemberantasan korupsi, jaminan hak pendidikan dan kesehatan, serta penegakan hukum yang adil terhadap pejabat dan pengusaha. Mereka juga meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dicopot. Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia, Asrul Haruna, menegaskan aksi itu tidak membawa agenda makar dan tuntutannya lahir dari kajian serta diskusi mahasiswa.

Dokumen pemetaan aksi yang dikutip Beritasatu memperkirakan konsentrasi massa terbesar berada di depan Gedung DPR/MPR. Isu yang diusung kelompok-kelompok lain meliputi nasib PPPK paruh waktu, bencana dan lingkungan, evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hingga menjelang siang, aksi di depan Gedung DPR terpantau berlangsung tertib, sedangkan kendaraan taktis Brimob disiagakan di sekitar Tugu Tani sejak pagi dengan arus lalu lintas yang masih lancar.

Pada hari yang sama, DPR membuka masa persidangan baru. Usai rapat paripurna, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pimpinan akan mendengar masukan seluruh fraksi dan memprosesnya melalui mekanisme yang berlaku, termasuk soal wacana penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden. Sekretariat Wakil Presiden sebelumnya menyatakan Gibran terbuka untuk berkomunikasi, menanggapi unjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden pada Senin (9/11). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta peserta aksi menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas umum, serta memastikan sekolah dan perkantoran tetap beroperasi seperti biasa.

Unjuk rasa dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dengan syarat penyelenggara memberitahukan rencana aksi secara tertulis kepada Polri paling lambat 3 x 24 jam sebelumnya dan tidak menggelarnya di lokasi yang dilarang, seperti lingkungan istana kepresidenan, rumah sakit, dan objek vital nasional. Polisi meminta warga yang beraktivitas di sekitar lokasi aksi memantau informasi pengalihan arus lalu lintas melalui akun resmi Polda Metro Jaya dan TMC, serta menghubungi layanan 110 jika membutuhkan bantuan.