Lewati ke konten utama

Hukum, HAM, dan Yustisi

Berita hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia di sektor Hukum, HAM, dan Yustisi, dikumpulkan dan saling ditautkan oleh Peta Hukum.

Sub-sektor

Hak Asasi Manusia Hak Kekayaan Intelektual Hukum Administrasi Negara Hukum Perdata Hukum Perusahaan & Kepailitan Hukum Pidana Imigrasi Imigrasi & Kewarganegaraan Kejaksaan & Penuntutan Kekuasaan Kehakiman Lembaga Penegak Hukum Khusus Pemasyarakatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Profesi & Layanan Hukum

Berita Hukum, HAM, dan Yustisi

Lihat di daftar berita
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara Hukum, HAM, dan Yustisi

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari s... ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI Hukum, HAM, dan Yustisi

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebij... Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang Hukum, HAM, dan Yustisi

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jender... Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026 Hukum, HAM, dan Yustisi

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantiny... Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras Hukum, HAM, dan Yustisi

Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus oleh empat anggota TNI berujung pada putusan Pengadilan Militer yang menjatuhkan hukuman pe... Seleksi Hakim Agung 2026 di Tengah Kritik Antara Prosedur dan Integritas Hukum, HAM, dan Yustisi

Seleksi Hakim Agung 2026 di Tengah Kritik Antara Prosedur dan Integritas

Proses seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc tahun 2026 yang dilakukan KY dan disetujui DPR menuai kritik terkait transparansi, integritas, p... Seleksi Mandiri PMB Unsoed yang Tidak Mandiri Hukum, HAM, dan Yustisi

Seleksi Mandiri PMB Unsoed yang Tidak Mandiri

KPK menetap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 21 Agustus lalu, telah menetapkan status tersangka pada 6 (enam) orang yang terja... Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri Hukum, HAM, dan Yustisi

Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri

Pemblokiran rekening Supriyono senilai Rp80,9 juta oleh Bank Mandiri atas permintaan aparat penegak hukum memunculkan polemik mengenai dasar... Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak? Hukum, HAM, dan Yustisi

Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?

Demonstrasi mahasiswa bertajuk #MerebutKemerdekaan pada 18 Agustus 2026 gagal mencapai Bundaran HI setelah tertahan barikade polisi di depan...

Peraturan Hukum, HAM, dan Yustisi

Semua Peraturan
PP No. 24 / 2025

Tentang Penanganan Secara Khusus Dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku

Berlaku PP No. 22 / 2025

Tentang Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan Dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar

Berlaku PP No. 23 / 2025

Tentang Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, Dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari

Berlaku UU No. 65 / 2024

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Berlaku PP No. 44 / 2024

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung

Berlaku UU No. 63 / 2024

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentan Keimigrasian

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.