Pemerintah dan DPR Sepakat Naikkan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menaikkan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan itu berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan tersebut seusai rapat koordinasi finalisasi dengan pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat, 6 November 2026.

Rapat itu dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pembahasan itu menindaklanjuti aspirasi pegawai tentang status kepegawaian.

Prasetyo menyatakan kebijakan ini mencakup lintas profesi, yaitu dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya. Sebelumnya, cakupan kebijakan hanya tenaga pendidik. Pemerintah memutuskan perluasan itu setelah menghitung pembiayaan dan membahasnya lintas sektor.

PPPK penuh waktu dari profesi tersebut mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027 sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku. Pemerintah juga mempertimbangkan aturan khusus tentang batas usia seleksi pegawai negeri sipil di bidang tertentu.

Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan guru di bawah Kementerian Agama yang kontraknya berakhir pada Desember 2026 akan diperpanjang masa kerjanya. Perlakuan serupa berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN. Perubahan dilakukan bertahap dan bergantung pada kemampuan fiskal negara.

Pengangkatan PPPK paruh waktu diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, yang menyebut PPPK paruh waktu sebagai pegawai ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja dan digaji sesuai ketersediaan anggaran instansi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mewajibkan penataan pegawai non-ASN selesai paling lambat Desember 2024.