Lewati ke konten utama

Berita Hukum Terbaru

Ikuti perkembangan hukum dan regulasi Indonesia.

Lihat Semua Berita
Tuntutan Penghapusan Pajak (PPN 0%) untuk Pembalut Wanita Keuangan, Moneter, dan Fiskal

Tuntutan Penghapusan Pajak (PPN 0%) untuk Pembalut Wanita

Pembalut wanita masih dikenai PPN dengan beban efektif 11 persen karena belum masuk daftar barang yang dibebaskan dari pajak. Desakan untuk...
Bareskrim Tetapkan Mantan Kapolri Listyo Sigit dan Dua Jenderal sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal Pertahanan dan Keamanan

Bareskrim Tetapkan Mantan Kapolri Listyo Sigit dan Dua Jenderal sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal

Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama dua jenderal polisi lain sebagai tersangka penyadapan il...
Aturan Baru ESDM Batasi Luas Izin Tambang Rakyat Energi dan Sumber Daya Mineral

Aturan Baru ESDM Batasi Luas Izin Tambang Rakyat

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan aturan baru yang membatasi luas izin pertambangan rakyat paling besar 5 hektare untuk...
Warga Gugat Presiden dan Menteri Keuangan atas Aturan Cukai Minuman Berpemanis Tak Kunjung Terbit Hukum, HAM, dan Yustisi

Warga Gugat Presiden dan Menteri Keuangan atas Aturan Cukai Minuman Berpemanis Tak Kunjung Terbit

Tiga warga yang dikuasakan kepada Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia menggugat Presiden dan Menteri Keuangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara...
Mulai 25 Oktober, Usaha Mikro dan Kecil Bisa Ajukan Potongan Biaya Marketplace Minimal 50 Persen Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM

Mulai 25 Oktober, Usaha Mikro dan Kecil Bisa Ajukan Potongan Biaya Marketplace Minimal 50 Persen

Kementerian UMKM menyatakan potongan biaya layanan paling sedikit 50 persen bagi usaha mikro dan kecil di platform e-commerce mulai berlaku...
RI-Singapura Bentuk Satgas untuk Jerat Korporasi Pembakar Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RI-Singapura Bentuk Satgas untuk Jerat Korporasi Pembakar Hutan

Indonesia dan Singapura sepakat membentuk satgas bersama untuk menindak korporasi yang terbukti memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla)....

Jangan hanya baca aturannya. Lihat bagaimana semuanya terhubung.

Satu undang-undang jarang berdiri sendiri. Ia diturunkan lewat peraturan pemerintah, dipertegas peraturan presiden, lalu diterjemahkan jadi peraturan menteri dan sebagian di antaranya mencabut atau mengubah aturan sebelumnya. Peta Hukum menampilkan seluruh jaring relasi itu sebagai satu peta yang bisa ditelusuri, bukan sebagai tumpukan dokumen terpisah.

UU PP Perpres Permen Permen

Riset hukum lebih cepat dengan Peta Hukum

Tiga alat yang dipakai setiap hari oleh akademisi, peneliti, dan mahasiswa hukum.

Smart Search

Cari peraturan lewat pokok materinya, bukan hanya nomor dan tahun.

Coba pencarian

Peta Peraturan

Lihat relasi antarperaturan mengubah, mencabut, dan menurunkan dalam satu peta.

Buka peta

Riset & Sitasi

Kumpulkan peraturan, berita, dan jurnal dalam satu ruang kerja, lengkap dengan sitasinya.

Lihat paper & jurnal

Akses institusional untuk fakultas hukum

Peta Hukum menyediakan akses institusional untuk kebutuhan pengajaran dan penelitian. Hubungi kami untuk mendiskusikan kebutuhan fakultas Anda.

Hubungi Tim Peta Hukum

Tetap mengikuti perkembangan hukum.

Dapatkan rangkuman regulasi, analisis dan perkembangan hukum terbaru dari Peta Hukum.

Kami hanya mengirim kabar tentang Peta Hukum. Bisa berhenti berlangganan kapan saja.