Lewati ke konten utama

Peraturan

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.830 peraturan

PP No. 8 / 1952

Tentang Pemberhentian Dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipi...

 PP No. 7 / 1952

Tentang Pembelian Barang-barang Untuk Perlengkapan Jawatan-jawatan Dan Organisasi-organisasi Pemerintah

 PP No. 5 / 1952

Tentang Peraturan Sementara Mengenai Penetapan Jabatan Dan Gaji Pegawai Negeri Sipil Bukan Warganegara

 PP No. 3 / 1952

Tentang Peraturan Sementara Mengenai Pemberian Tunjangan (onderstand) Kepada Pegawai Negeri Dan Janda Serta Anak Piatunya

 PP No. 2 / 1952

Tentang Dewan Perancang Negara

 PP No. 1 / 1952

Tentang Susunan Dan Tugas Dewan Serta Biro Rekonstruksi Nasional

 UU No. 21 / 1952

Tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat Nr 25 Da...

Tidak Berlaku UU No. 1 / 1951

Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia

Tidak Berlaku UU No. 2 / 1951

Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia

Tidak Berlaku UU No. 3 / 1951

Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia

Berlaku UU No. 5 / 1951

Tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belan...

Berlaku UU No. 7 / 1951

Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)

Tidak Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.