Lewati ke konten utama

Peraturan

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.830 peraturan

UU No. 59 / 1958

Tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949

Berlaku UU No. 60 / 1958

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluk...

Berlaku UU No. 61 / 1958

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau" (Lembaran-Nega...

Tidak Berlaku UU No. 62 / 1958

Tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia

Tidak Berlaku UU No. 63 / 1958

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1957 Tentang Penetapan Untuk Membebaskan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 16 Aya...

Berlaku UU No. 64 / 1958

Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur

Tidak Berlaku UU No. 65 / 1958

Tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti Dan Bintang Darma

Tidak Berlaku UU No. 66 / 1958

Tentang Wajib-Militer

Tidak Berlaku UU No. 67 / 1958

Tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang

Berlaku UU No. 68 / 1958

Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

Berlaku UU No. 69 / 1958

Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur

Tidak Berlaku UU No. 70 / 1958

Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1958 Tentang Tanda-Tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 41), Seba...

Tidak Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.