Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:29
Tahun
:1999
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:25 Mei 1999
Tanggal Pengundangan
:25 Mei 1999
Tanggal Berlaku
:25 Mei 1999
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1999/ No. 83, TLN NO. 3852, LL SETNEG : 3 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/45346/uu-no-29-tahun-1999
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Luar Negeri Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Perjanjian Internasional Hak Asasi Manusia
Sub Subsektor
:
Ratifikasi & Aksesi Instrumen HAM & Komnas
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IRREGULAR MIGRANT WORKERS INDONESIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA (DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL)

Riri Anggriani
Yuridika Vol. 32 No. 2 2017
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v32i2.4773
Detail Sumber

PEROLEHAN KEMBALI STATUS KEWARGANEGARAAN YANG HILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN

Emmy Wulandari
Yuridika Vol. 29 No. 3 2014
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v29i3.373
Detail Sumber

Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum

Abdul Munif Ashri
Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 2023
22 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.6.1.65-112
Detail Sumber

Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua

Herlambang P. Wiratraman
Undang: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 2021
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.4.1.49-80
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM PERSPEKTIF HAM

Galih Atmaja, Yefta Damar, Mulyani, Tri, Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review Vol. 1 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/slr.v1i1.2354
Detail Sumber

Penguatan Hukum Berbasis Community Based Organization Sebagai Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Anak

Devi Rahayu
RechtIdee Vol. 10 No. 2 2015
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v10i2.1234
Detail Sumber

Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia

Cristiana, Maya
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 16 No. 2 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3419
Detail Sumber

Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia

Maya Cristiana
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 16 No. 2 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3419
Detail Sumber

POLITIK HUKUM KEPEMILIKAN ASING PADA PERBANKAN NASIONAL (LAW POLITIC OF THE FOREIGN OWNERSHIP IN THE NATIONAL BANKS)

Dian Cahyaningrum
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 6 No. 1 2015
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v6i1.248
Detail Sumber

LEGAL IDENTITY AS SOCIAL IDENTITY: SOME CONCEPTUAL REMARKS

Cahyadi, Antonius
Mimbar Hukum Vol. 36 No. 2 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/mh.v36i2.17949
Detail Sumber

Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan

Megamendung Danang Pransefi
Media Iuris Vol. 4 No. 1 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/mi.v4i1.24687
Detail Sumber

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA

Susani Triwahyuningsih
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v2i2.1242
Detail Sumber

Berita Terkait

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.