Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Hak Cipta
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:19
Tahun
:2002
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:29 Juli 2002
Tanggal Pengundangan
:29 Juli 2002
Tanggal Berlaku
:29 Juli 2003
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2002/ No. 85, TLN NO. 4220, LL SETNEG : 29 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/44465/uu-no-19-tahun-2002
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Hak Kekayaan Intelektual
Sub Subsektor
:
Regulasi Pokok Hak Kekayaan Intelektual Tata Laksana Hak Kekayaan Intelektual
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta

Asrika Fazlia, Shelly, Suryahartati, Dwi, Naili Hidayah, Lili
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18693
Detail Sumber

Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Erika Natalina Br Ginting, Yetniwati Yetniwati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.11070
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA DAN PEMILIK LISENSI REKAMAN BERDASARKANUNDANG- UNDANG TENTANG HAK CIPTA

Prawitri Thalib
Yuridika Vol. 28 No. 3 2013
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v28i3.351
Detail Sumber

Prinsip Small Claim Court (SCC) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten)

Rani Pajrin
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 2019
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v1i2.47
Detail Sumber

PRINSIP SMALL CLAIM COURT (SCC) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA (Fokus Kajian HPRINSIP SMALL CLAIM COURT (SCC) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA (Fokus Kajian Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten)ak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten)

Pajrin, Rani
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 2019
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v1i2.47
Detail Sumber

Analisis Yuridis terhadap Urgensi Akta Autentik Notaris dalam Perjanjian Pengalihan Hak Cipta

Usak, Usak, Sengi, Ernest, Laike, Reli Jevon
WAJAH HUKUM Vol. 8 No. 1 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1355
Detail Sumber

Urgensi Adanya Aturan Khusus Terkait Hukum Transportasi Online Pada PT. Gojek

Dameria, Fiorella Angella, Lie, Gunardi, Syailendra, Moody R.
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 2 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1247
Detail Sumber

Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)

Apriliani Kusnadi, Devi Siti Hamzah Marpaung
WAJAH HUKUM Vol. 6 No. 1 2022
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v6i1.710
Detail Sumber

Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam

Supeno Supeno
WAJAH HUKUM Vol. 2 No. 1 2018
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v2i1.32
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pramitasari, Anisya Rizky
Verdict: Journal of Law Science Vol. 2 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.59011/vjlaws.2.1.2023.37-47
Detail Sumber

Beijing Treaty on Audiovisual Performances: Sudah Konsistenkah Hukum Indonesia Pasca Ratifikasi?

Andiani, Tia, Kusniati, Retno
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol. 3 No. 2 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/up.v3i2.17180
Detail Sumber

Implementation of Legal Protection of Photographic Works Based on Article 40 Paragraph (1) Letter K of Act Number 28 of 2014 Concerning Copyrights

Dewi Narakarti, Mahfud Fahrazi, Dwi Sisbiantoro
UNISKA LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 2023
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.32503/ulr.v4i1.3982
Detail Sumber

Berita Terkait

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.