Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2001

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Merek
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:15
Tahun
:2001
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:01 Agustus 2016
Tanggal Pengundangan
:01 Agustus 2016
Tanggal Berlaku
:01 Agustus 2016
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2016/NO.110, TLN No.4131, LL SETNEG : 38 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/37599/uu-no-15-tahun-2001
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Hak Kekayaan Intelektual
Sub Subsektor
:
Regulasi Pokok Hak Kekayaan Intelektual Tata Laksana Hak Kekayaan Intelektual
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Peran Hukum Perdata Internasional dalam Sengketa Merek Dagang: Studi Kasus Astra Honda Motor vs Trek Bicycle Corporation

Sulistianingsih , Dewi, Felix Kusbintoro, Arsenius
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 2 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v6i2.43548
Detail Sumber

Optimalisasi Hak Ekonomi Nanas Tangkit Baru Jambi Sebagai Produk Indikasi Geografis

Nickyta Sidabutar, Emi, Suryahartati, Dwi, Oktaviarni, Firya
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 1 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v5i1.31944
Detail Sumber

Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana di Pengadilan Negeri Tebo

Syaftiani, Syaftiani
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 2 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v4i2.27271
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Hak Pekerja Usaha Mikro Kedai Kopi

Kamila, Uswatun, Suhermi, Suhermi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 2023
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v4i1.22347
Detail Sumber

Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum

Herlin Noviyanti, Yetniwati Yetniwati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.16162
Detail Sumber

Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah

Yudha agung nugraha, Imam Haryanto
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11667
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERHADAP PELANGGARAN MEREK MENURUT UU MEREK INDONESIA

R Eddy Haryadi
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 2010
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v2i1.79
Detail Sumber

Juridical Analysis of Regulations Controlling Import or Export of Goods That are Suspected of Originating from Intellectual Property Infringement, Particularly on Registered Trademarks

Basuki, Liah Anggraeni
Yuridika Vol. 36 No. 3 2021
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v36i3.26152
Detail Sumber

IMPOR PARALEL DALAM HUKUM MEREK INDONESIA

Amirul Mohammad Nur
Yuridika Vol. 30 No. 2 2015
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v30i2.4660
Detail Sumber

KEPENTINGAN UMUM DALAM PERLINDUNGAN PATEN

Winner Sitorus
Yuridika Vol. 29 No. 1 2014
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v29i1.357
Detail Sumber

PRINSIP HUKUM PENYELESAIAN PELANGGARAN PASSING OFF DALAM HUKUM MEREK

Agung Sudjatmiko
Yuridika Vol. 25 No. 1 2010
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v25i1.183
Detail Sumber

Prinsip Small Claim Court (SCC) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten)

Rani Pajrin
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 2019
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v1i2.47
Detail Sumber

Berita Terkait

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.