Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:71
Tahun
:2000
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Tidak diketahui
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Lembaga Penegak Hukum Khusus
Sub Subsektor
:
KPK & Kelembagaan Antikorupsi
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Papua

Wahyu, Dinar
Yustitiabelen Vol. 10 No. 1 2024
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i1.922
Detail Sumber

Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Risona Tarigan, Frandy, Sumodiningrat, Aprilian
Welfare State Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.56013/welfarestate.v2i1.2065
Detail Sumber

Urgensi Perlindungan Whistleblower terhadap Fenomena Pelapor Menjadi Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi

Fadhilla, Suci Rizka
Rechtsnormen Vol. 3 No. 1 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i1.604
Detail Sumber

APLIKASI E-VILLAGE BUDGETING DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA KORUPSI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI

Rizaldy, Iqbal
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i1.31076
Detail Sumber

PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKAITAN DENGAN PUNGUTAN DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH DI KOTA SURABAYA

Calista, Winna Dhara, Astuti, Pudji
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i4.30887
Detail Sumber

APLIKASI E-VILLAGE BUDGETING DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA KORUPSI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI

Rizaldy, Iqbal
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i1.31076
Detail Sumber

PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKAITAN DENGAN PUNGUTAN DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH DI KOTA SURABAYA

Calista, Winna Dhara, Astuti, Pudji
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 4 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i4.30887
Detail Sumber

UPAYA PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Puteri Hikmawati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 4 No. 1 2013
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v4i1.197
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di Indonesia (Analisa Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst)

Taberima, Rylke Marviano, Hehanussa, Deassy Jacomina Anthoneta, Adam, Sherly
Matakao Corruption Law Review Vol. 1 No. 2 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/matakao.v1i2.11335
Detail Sumber

POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (KHUSUSNYA PROVINSI SUMATERA UTARA)

Fani Budi Kartika, Bambang Indra Gunawan
LEX JUSTITIA Vol. 2 No. 1 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22303/lj.2.1.2020.27-46
Detail Sumber

PROBLEMATIKA PENETAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA PADA PERKARA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Setiyono, Setiyono, Supartono, Sugeng, Keumala, Dinda, Bakri, Khairani
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Vol. 21 No. 1 2024
15 Peraturan Terhubung DOI: 10.47007/lj.v21i1.7714
Detail Sumber

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Analisis Terhadap Pembalikan Beban Pembuktian Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001)

Khaidir Khaidir, Mustafa Abdullah, Ruben Achmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 5 2011
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v1i5.78
Detail Sumber

Berita Terkait

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit
08 Okt 2026

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026). Aturan ini membatasi masa perjanjian kerja waktu tertentu paling lama dua tahun dengan dua kali perpanjangan dan mempersempit alih daya menjadi lima jenis jasa penunjang.

Baca selengkapnya
DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.