Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:58
Tahun
:1999
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Tidak diketahui
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Hukum Pidana Pemasyarakatan
Sub Subsektor
:
Tindak Pidana Khusus & Acara Pidana Pembinaan Narapidana Keamanan & Ketertiban Lapas
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

PELAKSANAAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 (di Rutan Kelas IIB Trenggalek)

Surjanti Surjanti
Yustitiabelen Vol. 3 No. 1 2017
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v3i1.129
Detail Sumber

Pola Pembinaan dan Kedudukan Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di LPK Anak Pangkalpinang dan LPK Anak Tangerang)

Hasmonel, Manik, Jeanne Darc Noviayanti, Wardhana, Muhammad Aditya
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 9 No. 2 2025
25 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/12xatj83
Detail Sumber

PENGUATAN ASPEK PERLINDUNGAN HAK TAHANAN MELALUI PENGATURAN FUNGSI PELAYANAN TAHANAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN

Tenofrimer, Tenofrimer, Afrizal, Riki
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 4 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.292
Detail Sumber

PENGUATAN ASPEK PERLINDUNGAN HAK TAHANAN MELALUI PENGATURAN FUNGSI PELAYANAN TAHANAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN

Tenofrimer Tenofrimer, Riki Afrizal
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 4 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.292
Detail Sumber

PEMBERIAN CUTI BERSYARAT (CB) DAN CUTI MENJELANG BEBAS (CMB) SEBAGAI KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM UPAYA PENANGANAN OVER KAPASITAS LAPAS DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Utiyafina Mardhati Hazhin, Kike Setyowati
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 3 No. 1 2014
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/recidive.v3i1.40475
Detail Sumber

Tinjauan Peraturan Undang-Undang Terhadap Pelayanan Kebutuhan Sarana Khusus Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Disabilitas

Muhammad Naufa Fadli Muna, Mitro Subroto
Rampai Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.35473/rjh.v1i1.1662
Detail Sumber

Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)

Monica Dwi Putri Nababan, Khabib Nawawi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8286
Detail Sumber

Penerapan Hak Tahanan yang Meninggal di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya: Application of the Rights of Detainees Who Died in State Detention Centers Class I of Surabaya

adhyansyah, achmad surya, S.H., M.H., pudji astuti
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 04 2020
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i4.36317
Detail Sumber

UPAYA PETUGAS RUTAN DALAM MENCEGAH PENYEBAB PENGHUNI RUTAN MENINGGAL DI DALAM RUTAN DAN HAMBATANNYA (STUDI KASUS RUTAN KELAS 1 SURABAYA )

Saputra, Maulana
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 2019
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i4.31037
Detail Sumber

IMPLEMENTASI ATAS KEWENANGAN PEJABAT DALAM MELAKSANAKAN PERAWATAN TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B NGANJUK

Zahrina Wardani
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2017
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i2.22861
Detail Sumber

Penerapan Hak Tahanan yang Meninggal di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya

adhyansyah, achmad surya, S.H., M.H., pudji astuti
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 4 2020
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i4.36317
Detail Sumber

UPAYA PETUGAS RUTAN DALAM MENCEGAH PENYEBAB PENGHUNI RUTAN MENINGGAL DI DALAM RUTAN DAN HAMBATANNYA (STUDI KASUS RUTAN KELAS 1 SURABAYA )

Saputra, Maulana
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 4 2019
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i4.31037
Detail Sumber

Berita Terkait

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit
08 Okt 2026

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026). Aturan ini membatasi masa perjanjian kerja waktu tertentu paling lama dua tahun dengan dua kali perpanjangan dan mempersempit alih daya menjadi lima jenis jasa penunjang.

Baca selengkapnya
DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.