Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:92
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:08 Desember 2015
Tanggal Pengundangan
:08 Desember 2015
Tanggal Berlaku
:08 Desember 2015
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2015 No. 290, TLN No. 5772, LL SETNEG : 6 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5671/pp-no-92-tahun-2015
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Hukum Pidana
Sub Subsektor
:
Tindak Pidana Khusus & Acara Pidana
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penjualan Narkotika

Zulfi Diane Zaini, Louis Gandhi Amanda, Intan Nurina Seftiniara
Yustitiabelen Vol. 9 No. 2 2023
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i2.711
Detail Sumber

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (Judex Factie)

Bambang Hartono, Ansori, Mega Junisda
Yustitiabelen Vol. 9 No. 2 2023
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i2.708
Detail Sumber

PERAN PANITERA PENGGANTI DALAM PELAKSANAAN ASAS PERADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA BIAYA RINGAN: Studi di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA

Yetti, Arni
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 1 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.172
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMAN PADA PEMBELIAAN TERSELUBUNG DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: Studi Pada DitresnarkobaKepolisian Daerah Sumatera Barat

Elvi, Elvi
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 3 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.168
Detail Sumber

PERAN PANITERA PENGGANTI DALAM PELAKSANAAN ASAS PERADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA BIAYA RINGAN: Studi di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA

Arni Yetti
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 1 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.172
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMAN PADA PEMBELIAAN TERSELUBUNG DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: Studi Pada DitresnarkobaKepolisian Daerah Sumatera Barat

Elvi Elvi
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 3 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.168
Detail Sumber

Accountability of the Investigators of the Indonesian National Police and Legal Remedies Taken by the Suspect in the Event of an Error in Persona

Nurhaisyah, Nurhaisyah, Irabiah, Irabiah, Sakti, La Ode Awal, Basrawi, Basrawi, Ari. AM, Muhammad As
Sangia Nibandera Law Research Vol. 2 No. 1 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.19645952
Detail Sumber

ANALYSIS OF THE ACCOUNTABILITY OF CRIMINAL ACTIVITIES IN THE EIGHT OF THE LUWAK POWDER COFFEE IN PD. SUMBER BUANA ABADI (Study of Decision Number 307 / Pid.B / 2018 / PN.Kla)

Pratama, Ari
Progressive Law Review Vol. 1 No. 01 2019
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.36448/plr.v1i01.10
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Konteks Hukum Acara Pidana

Khoiru Ummah, Padillah Kuntum, Lasmadi, Sahuri, Najemi, Andi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 2 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/pampas.v6i2.41041
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan

Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/pampas.v4i1.24097
Detail Sumber

Perlindungan Hukum terhadap Korban yang Salah Tangkap dalam Proses Penyidikan

Rina Maryani, Dheny Wahyudhi, Elizabeth Siregar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/pampas.v3i2.20035
Detail Sumber

KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEORANG TERSANGKA SALAH TANGKAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA

M Rudi Hartono, Ryan Aditama
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 14 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.316
Detail Sumber

Berita Terkait

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.