Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:65
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:19 Agustus 2015
Tanggal Pengundangan
:19 Agustus 2015
Tanggal Berlaku
:19 Agustus 2015
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2015 No. 194, TLN No. 5732, LL SETNEG : 38 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5641/pp-no-65-tahun-2015
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi Sosial, Perempuan, & Anak
Subsektor
:
Hukum Pidana Pemenuhan Hak Anak
Sub Subsektor
:
Tindak Pidana Khusus & Acara Pidana Perlindungan Anak Peradilan & Kesejahteraan Anak
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Tinjauan Yuridis Penanganan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Monica Sri Astuti Agustina, Bagas Dwi Pangestu
Yustitiabelen Vol. 9 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i1.665
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat

Nova, Efren, Afrizal, Riki
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 4 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.298
Detail Sumber

IDENTIFIKASI KEPRIBADIAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK: (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman)

Dinata, Richie Viata
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 2 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.157
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat

Efren Nova, Riki Afrizal
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 4 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.298
Detail Sumber

IDENTIFIKASI KEPRIBADIAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK: (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman)

Richie Viata Dinata
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 2 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.157
Detail Sumber

Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Tindak Pidana Pencurian Motor Dalam Perkara Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Polres Wonosobo)

Aprillia, Claora Sinta Kurnia Putri
Transformasi Hukum: Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.59579/transformasihukum.v2i2.10383
Detail Sumber

Diversi Dalam Kasus Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak

Resimanuk, Tesalonika Altje, Wadjo, Hadibah Zachra, Tuhumury, Carolina
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 5 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v4i5.2443
Detail Sumber

KESESUAIAN SYARAT DIVERSI DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Neiska Aranafta Nurain, ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 10 No. 2 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58867
Detail Sumber

Diversi Terhadap Recidive Anak

Mita Dwijayanti
RechtIdee Vol. 12 No. 2 2017
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v12i2.3244
Detail Sumber

THE ROLE OF COMMUNITY COUNSELORS IN INCREASING CLIENTS SELF-CONTROL AT THE CORRECTIONAL CENTER CLASS I BANDAR LAMPUNG: THE ROLE OF COMMUNITY COUNSELORS IN INCREASING CLIENTS SELF-CONTROL AT THE CORRECTIONAL CENTER CLASS I BANDAR LAMPUNG

Ariyanti, Luh Yuke, Dona Raisa Monica, Muhammad Farid
Progressive Law Review Vol. 7 No. 1 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.36448/prolev.v7i1.222
Detail Sumber

Peran BAPAS dalam Pendampingan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak melalui Restorative Justice di Jawa Barat

Sagita, Aprilia
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 1 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/ph.v8i1.4128
Detail Sumber

Aspek Hukum Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

Baskoro, Novi E.
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 2018
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/jph.v1i1.932
Detail Sumber

Berita Terkait

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.