Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1976

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Narkotika
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:9
Tahun
:1976
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:26 Juli 1976
Tanggal Pengundangan
:26 Juli 1976
Tanggal Berlaku
:26 Juli 1976
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1976, LL SETNEG : 19 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/47215/uu-no-9-tahun-1976
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi Kesehatan
Subsektor
:
Hukum Pidana Farmasi, Alkes, dan Makanan/Minuman
Sub Subsektor
:
Tindak Pidana Khusus & Acara Pidana Sediaan Farmasi & Obat
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

mencabut

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1997

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional

Vanessa Mathilde Harum, Nurul Syarifah
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 2 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1245
Detail Sumber

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Studi Kasus Nomor: 333/Pid.B/2020/PN BTA terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012

Jumadi Jumadi, Indrajaya Indrajaya
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 1 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i1.1181
Detail Sumber

Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau)

Abdul Muchlis Hutabarat, Idham Idham, Henri Aspan
WAJAH HUKUM Vol. 4 No. 2 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v4i2.225
Detail Sumber

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability

Syarif Nurhidayat, Arif Rusman Sutiana
Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 2018
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.1.1.43-63
Detail Sumber

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI PELAKU PENGEDAR

Machita Mariane Ohoiwutun
UIR LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2024.vol8(2).18287
Detail Sumber

Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

heni susanti susanti
UIR LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2018.2.01.1438
Detail Sumber

Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Marune, Abraham, Hartanto, Brandon
The Prosecutor Law Review Vol. 1 No. 3 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.64843/prolev.v1i3.24
Detail Sumber

Manfaat Pemidanaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Milton Lilipory, John Dirk Pasalbessy, Yanti Amelia Lewerissa
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 12 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v2i12.1461
Detail Sumber

Kajian Hukum Pidana Terhadap Kedudukan Informan Sebagai Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Claudio Varly Lainata, John Dirk Pasalbessy, Julianus Edwin Latupeirissa
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v2i4.1100
Detail Sumber

Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana

Abdul Halim Lubis, Ania Margaini
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 1 No. 02 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.58812/shh.v1i02.54
Detail Sumber

PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Sgn)

Dyah Ayu Ramadana Sony Putri
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 4 No. 1 2015
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40545
Detail Sumber

PENGARUH KELEMAHAN ALAT BUKTI TES URINE PADA KASUS NARKOTIKA

Parningotan Malau, Rizki Tri Anugerah Bhakti, Aulia Putri
PETITA Vol. 4 No. 1 2022
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33373/pta.v4i1.4348
Detail Sumber

Berita Terkait

Data Petinggi Pinjaman Daring Disebarkan Warganet, Platform Tetap Harus Bertanggung Jawab
07 Okt 2026

Data Petinggi Pinjaman Daring Disebarkan Warganet, Platform Tetap Harus Bertanggung Jawab

Data pribadi petinggi perusahaan pinjaman daring kini ikut disebarkan di media sosial sebagai balasan atas teror penagihan yang dialami debitur. OJK meminta masyarakat tidak ikut menyebarkannya, karena larangan dalam UU Pelindungan Data Pribadi berlaku bagi setiap orang.

Baca selengkapnya
BPOM Bongkar Gudang Kosmetik dan Suplemen Ilegal Senilai Rp25 Miliar di Tangerang
07 Okt 2026

BPOM Bongkar Gudang Kosmetik dan Suplemen Ilegal Senilai Rp25 Miliar di Tangerang

BPOM menyita sekitar 459 ribu keping kosmetik, obat bahan alam, dan suplemen impor ilegal senilai Rp25 miliar dari sebuah gudang di Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Produk itu dijual seluruhnya lewat lokapasar, dan satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca selengkapnya
DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.