Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2006

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:6
Tahun
:2006
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:05 April 2006
Tanggal Pengundangan
:05 April 2006
Tanggal Berlaku
:05 April 2006
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2008/NO.29, TLN NO.4617, LL SETNEG : 4 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/40160/uu-no-6-tahun-2006
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pertahanan dan Keamanan Luar Negeri Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Keamanan Nasional Perjanjian Internasional Hukum Pidana
Sub Subsektor
:
Penanggulangan Terorisme Ratifikasi & Aksesi Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Perlindungan Ham Dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris Di Indonesia (The Human Rights Protection On Determining Suspected Terrorism And Terrorist Organization’s Procedure In Indonesia)

Marfuatul Latifa
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 9 No. 1 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v9i1.999
Detail Sumber

UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Monika Suhayati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 4 No. 2 2013
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v4i2.206
Detail Sumber

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Randy Pradityo
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 5 No. 1 2016
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v5i1.2
Detail Sumber

ANALISIS PENCEGAHAN TINDAKPIDANA PENDANAAN TERORIS PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Hartanto, Wenda
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 4 2016
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v13i4.90
Detail Sumber

Pengaruh Opini Publik di Media Sosial terhadap Independensi Hakim dalam Memutus Suatu Perkara (Perspektif Rule of Law dan Rule of Ethics)

Rahman, Kholilur, Suryoutomo, Markus, Islam, Muhammad Saiful
Jurnal JURISTIC (JuJUR) Vol. 6 No. 02 2025
15 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/jrs.v6i02.6499
Detail Sumber

SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALAT BUKTI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oci Senjaya, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 2016
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.35706/dejure.v1i1.413
Detail Sumber

The Urgency Of Regulation Of Non Conviction Based Asset Forfeiture In Corruption Criminal Acts In Indonesia

Aldino, Masagus Rizki, Susanti, Emilia
Jurnal Hukum Sehasen Vol. 11 No. 1 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.37676/jhs.v11i1.7630
Detail Sumber

Kepatuhan Hukum Indonesia terhadap Pelaksanaan Chemical Weapons Convention dalam Memitigasi Ancaman Terorisme Berbasis Senjata Kimia

Jaka Triyana, Heribertus, Prasetiyo, Putri Widhyastiti
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 13 No. 3 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p09
Detail Sumber

Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Ashari Setya Marwah Adli
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 9 No. 1 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p06
Detail Sumber

INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 DAN RELEVANSINYA BAGI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA

Roni Sulistyanto Luhukay
Jurisprudentie Vol. 6 No. 1 2019
17 Peraturan Terhubung DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.7973
Detail Sumber

Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia

Abdul Muthalib Tahar
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 2012
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no1.342
Detail Sumber

Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsidi Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum

Irsyad Zamhier Tuahuns
DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.30596/dll.v6i1.5556
Detail Sumber

Berita Terkait

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras
11 Sep 2026

Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus oleh empat anggota TNI berujung pada putusan Pengadilan Militer yang menjatuhkan hukuman penjara dengan sebagian terdakwa mendapat pidana tambahan pemecatan. Pada tingkat banding, sebagian hukuman diringankan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Putusan tersebut menuai kritik dari TAUD yang menilai proses hukum belum memberikan keadilan bagi korban, terutama dengan mempertimbangkan dampak luka yang dialami serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.