Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2004

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:5
Tahun
:2004
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:15 Januari 2004
Tanggal Pengundangan
:15 Januari 2004
Tanggal Berlaku
:15 Januari 2004
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2004/ No. 9, TLN NO. 4359, LL SETNEG : 15 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/40491/uu-no-5-tahun-2004
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Kekuasaan Kehakiman
Sub Subsektor
:
Mahkamah Agung & Peradilan Umum Lembaga Peradilan Khusus
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

WIDOWATI
Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i1.322
Detail Sumber

ULTRA PETITA” DALAM PENETAPAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK DALAM MENJAMIN HAK-HAK ANAK

Donny Ramadhan
Yustitiabelen Vol. 3 No. 1 2017
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v3i1.132
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN PERUSAHAAN YANG TIDAK MAU MEMBAYAR UANG PESANGON DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 156 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PADA SERIKAT BURUH B

Wahyuni Safitri, Chintya Nora Ningsih
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v14i1.2579
Detail Sumber

MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA SAMARINDA

Maryanto Maryanto, Wahyuni Safitri
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 2018
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v10i1.267
Detail Sumber

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DENGAN ADANYA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 1400K/PDT/1986

Karina Lizwary, Wahyuni Safitri
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 2016
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v8i1.24
Detail Sumber

PEMBATASAN UPAYA HUKUM PERKARA PERDATA GUNA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi, Razky Akbar
Yuridika Vol. 30 No. 1 2015
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v30i1.4875
Detail Sumber

PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK

M Anwar Rachman
Yuridika Vol. 31 No. 2 2016
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v31i2.4828
Detail Sumber

KAJIAN PENERAPAN ASAS ULTRA PETITA PADA PETITUM EX AEQUO ET BONO

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, Razky Akbar
Yuridika Vol. 29 No. 1 2014
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v29i1.360
Detail Sumber

PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN KEPALA DAERAH

E. Prajwalita Widiati, Haidar Adam
Yuridika Vol. 27 No. 1 2012
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v27i1.289
Detail Sumber

Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Mayva, Verandha, Prihatini, Farida
WAJAH HUKUM Vol. 9 No. 1 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1729
Detail Sumber

Sosialisasi Peranan Uji Formil Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional

Aqila Shanza Ammara, Auroria Salsabila Aprialy Winardi, Putri Tiara Sari, Akbar Avatar, Eric Andhika, Amirul Fahmi Yusuf
Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33005/vsj.v5i2.239
Detail Sumber

Analisis Sistem Perbandingan Kekuasaan Kehakiman Antara Negara Indonesia Dengan Negara Prancis

Fatur Faturohman, Diki Rahmawan
Uniku Law Review Vol. 2 No. 01 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.25134/ulr.v2i01.268
Detail Sumber

Berita Terkait

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras
11 Sep 2026

Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus oleh empat anggota TNI berujung pada putusan Pengadilan Militer yang menjatuhkan hukuman penjara dengan sebagian terdakwa mendapat pidana tambahan pemecatan. Pada tingkat banding, sebagian hukuman diringankan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Putusan tersebut menuai kritik dari TAUD yang menilai proses hukum belum memberikan keadilan bagi korban, terutama dengan mempertimbangkan dampak luka yang dialami serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.