Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014

1. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. 2. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUDNRI Tahun 1945 dan UU No.30 Tahun 2004. 3. Undang-Undang ini diatur tentang jabatan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Hal ini guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang berdasarkan pada UUD Tahun 1945