Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2004

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Komisi Yudisial
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:22
Tahun
:2004
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:13 Agustus 2004
Tanggal Pengundangan
:13 Agustus 2004
Tanggal Berlaku
:13 Agustus 2004
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2004/ No. 89, TLN NO. 4415, LL SETNEG : 14 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/40523/uu-no-22-tahun-2004
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Kekuasaan Kehakiman
Sub Subsektor
:
Mahkamah Agung & Peradilan Umum Lembaga Peradilan Khusus
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

INDEPENDENSI HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PAJAK DI INDONESIA

Binsar Sitorus
Yuridika Vol. 28 No. 1 2013
19 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v28i1.5714
Detail Sumber

KEDUDUKAN NASKAH AKADEMIK DALAM PENAFSIRAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG

Eko Supriyanto
Yuridika Vol. 31 No. 3 2016
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v31i3.4822
Detail Sumber

Peran Bhabinkamtibmas Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Taman Agung Lampung Selatan

Aidil Fitriansyah, Linje Anna Marpaung, Erlina B
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 1 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i1.1073
Detail Sumber

Penghubung Komisi Yudisial sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim

Delfina Gusman Gusman, Arya Putra Rizal Pratama
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 2 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.6.2.114-132
Detail Sumber

Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Kinerja Hakim dan Aparatur Peradilan di Indonesia

Jalaludin, Diding, Sidik, Gifar Fajar, Aula, Muhammad Iqbal, Saebani, Beni Ahmad
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 4 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/48cxf502
Detail Sumber

Relevansi Keanggotaan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Sebagai Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Ramadhani, Rosadi, Otong
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 2 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/yhgjtn17
Detail Sumber

Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang

Despan Heryansyah, Harry Setya Nugraha
Undang: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 2019
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.2.2.353-379
Detail Sumber

Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis

Suparto Suparto
UIR LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 2019
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(01).3414
Detail Sumber

Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat Dan Kehormatannya: The Need For Supervision On Constitutional Court Judges’ Code Of Ethics & Behavior In Order To Uphold Their Dignity And Honor

Ellydar Chaidir, Suparto Suparto
UIR LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 2017
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2017.1.02.951
Detail Sumber

Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Auliadi, Mohammad Iqbal Alif, Pradana, Omy Fajar Reza, Intansari, Laila, Arifin, Samsul
SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 1 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.15642/sosyus.v4i1.544
Detail Sumber

Quo Vadis Eksistensi Komisi Yudisial Sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Kostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022

Ernawati Huroiroh, Roychan, Wahidur
SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 2 2023
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.15642/sosyus.v3i2.363
Detail Sumber

Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Negara Demokrasi

Zahirah Nadiatus Salsabila, Iswara, Shalsabila Yuniar, Ghoni, M. Zaini Abdul
SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 2 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.15642/sosyus.v4i2.634
Detail Sumber

Berita Terkait

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras
11 Sep 2026

Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus oleh empat anggota TNI berujung pada putusan Pengadilan Militer yang menjatuhkan hukuman penjara dengan sebagian terdakwa mendapat pidana tambahan pemecatan. Pada tingkat banding, sebagian hukuman diringankan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Putusan tersebut menuai kritik dari TAUD yang menilai proses hukum belum memberikan keadilan bagi korban, terutama dengan mempertimbangkan dampak luka yang dialami serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.