Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1947

Menurut sijsteem Reglement op de Rechterlijke Organisatie dan Rechtsreglement Buitengewesten pada pokoknya pengadilan bersidang pada ibu-kota daerah-hukum pengadilan itu. Dalam keadaan yang memaksa Gupernur Jendral berhak menentukan, bahwa untuk mengadili suatu perkara khusus pengadilan dapat bersidang ditempat lain, tetapi di dalam daerah-hukum pengadilan itu (pasal 26 ayat 2 R.O. berhubung dengan pasal 2 R.B.).

Pokok pangkalan ini untuk masing-masing pengadilan diatur lebih lanjut. Umpamanya untuk pengadilan Negeri pada pasal 90 R.O.(35 R.B.) yang menentukan, bahwa jikalau perlu ketua pengadilan dapat mengadakan sidang pada tempat di luar tempat kedudukan Pengadilan tetapi di dalam daerah-hukum pengadilan itu.

Ketua Pengadilan Kepolisian dapat pula mengadakan sidang di tempat lain daripada tempat-tempat sidang yang ditentukan oleh Gupernur Jendral, tetapi di dalam daerah-hukum Pengadilan Kepolisian itu (pasal 116 bis ayat 3 R.O. dan pasal 51 ayat 2 R.B.).

Berhubung dengan kenyataan, bahwa beberapa pengadilan karena pertempuran telah terpaksa memindahkan tempat kedudukannya di luar daerah-hukumnya, dan juga dalam keadaan yang masih mengandung kemungkinan agresi dari luar, sehingga mungkin dikemudian hari ada pengadilan yang harus pindah, maka pemindahan itu harus diberi dasar hukum.

Karena hal yang tersebut pertama itulah, maka dalam Undang-undang ini diberikan kemungkinan kepada Ketua Mahkamah Agung, menetapkan bahwa suatu pengadilan bertempat kedudukan dan bersidang di luar daerah-hukumnya, penetapan mana dapat berlaku mundur. Penetapan itu tidak dilakukan dengan Undang-undang tetapi diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung, supaya pemindahan tempat sidang itu dapat dilaksanakan dengan tepat.

Dari sebab pemindahan pengadilan itu pada umumnya akan memerlukan pindahnya kejaksaan yang bersangkutan, maka dalam Undang-undang ini Jaksa Agung diberi kuasa juga untuk memindahkan tempat kedudukan kejaksaan diluar daerah hukumnya.