Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1961
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa perlu diadakan Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan agar supaya Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum-dalam menyelesaikan revolusi sebagai alat revolusi- yang terutama bertugas sebagai penuntut umum, dapat menunaikan tugasnya sebaik-baiknya.
Mengingat
:
1.
Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) pasal 24 dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/ MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
3.
Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31)
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
BAB I
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1)
Kejaksaaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.
(2)
Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum negara.
Pasal 2
(1)
Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas:
a.
mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada Pengadilan yang berwenang.
b.
menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.
(2)
mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
(3)
mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
(4)
melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.
Pasal 3
(1)
Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.
(2)
Kekuasaan Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
Pasal 4
Dalam menunaikan tugasnya, Kejaksaan memperhatikan azas-azas kerja sama yang sebaik-baiknya dengan instansi-instansi lain.
BAB II
PIMPINAN DAN SUSUNAN KEJAKSAAN
Pasal 5
(1)
Penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan oleh Menteri.
a.
Penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan oleh Menteri.
b.
Susunan dan organisasi Departemen Kejaksaan diatur dengan Keputusan Presiden.
(2)
Jaksa Agung memegang pimpinan pelaksanaan tugas Kejaksaan.
a.
Jaksa Agung memegang pimpinan pelaksanaan tugas Kejaksaan.
b.
Jaksa Agung dibantu oleh beberapa orang Jaksa Agung Muda.
c.
Pada Kejaksaan Agung dapat ditempatkan beberapa orang Jaksa.
d.
Pada Kejaksaan Agung ada Dinas-dinas yang membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya.
Pasal 6
(1)
Disamping tiap-tiap Pengadilan Tinggi ada satu Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum yang sama, yang susunannya diatur dengan undang-undang.
(2)
Disamping tiap-tiap Pengadilan Negeri ada satu Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum yang sama, yang susunannya diatur dengan undang-undang.
BAB III
WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
(1)
Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi.
(2)
Untuk kepentingan penuntutan perkara Jaksa Agung dan Jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya memberi petunjuk-petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarchie.
(3)
Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para Jaksa dalam melaksanakan tugasnya.
Pasal 8
Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.
Pasal 9
Jaksa Agung dan Jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya menjaga agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan oleh pejabat-pejabat lain dilakukan berdasarkan hukum.
Pasal 10
(1)
Jaksa wajib memperhatikan laporan-laporan tentang telah terjadinya perbuatan pidana dan wajib dengan inisiatip sendiri melakukan tindakan yang dipandang perlu agar supaya suatu perkara menjadi lebih terang, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 ayat(2).
(2)
Jaksa menerima dan mengurus perkara-perkara, yang Berita Acara pemeriksaannya bersama atau tidak bersama barang bukti, dikirimkan kepadanya oleh Penyidik atau lain-lain pejabat.
(3)
Jaksa mengurus barang-barang bukti sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
Pasal 11
(1)
Jaksa untuk menyelesaikan suatu perkara pidana berwenang:
a.
mengadakan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat-tempat yang dipandang perlu;
b.
mengambil tindakan-tindakan lain, a dan b menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan/atau lain peraturan Negara.
(2)
Dalam melakukan kewajiban tersebut dalam ayat 1 diperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.
Pasal 12
(1)
Jaksa membuat surat tuduhan.
(2)
Dalam hal surat tuduhan kurang memenuhi syarat-syarat, Jaksa wajib memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh Hakim sebelum pemeriksaan dipersidangkan Pengadilan dimulai.
(3)
Surat tuduhan harus terang dan dapat dimengerti oleh terdakwa.
Pasal 13
(1)
Dalam hal Jaksa melakukan wewenang penyidikan sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, Jaksa berhak untuk meminta kepada Kepala Kantor Pos, Telekomunikasi dan lain-lain kantor perhubungan guna membuat catatan adanya surat-surat dan lain-lain benda yang dialamatkan kepada atau dapat diduga berasal dari orang-orang yang terhadapnya terdapat alasan-alasan cukup untuk dilakukan penuntutan karena melakukan, turut serta melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana:
(2)
Jaksa berhak untuk minta supaya benda-benda tersebut ditahan.
(3)
Jaksa berhak untuk menyita/membuka benda-benda tersebut.
(4)
Tentang permintaan tersebut dalam ayat 1 dan 2 serta penyitaan/pembukaan tersebut dalam ayat 3, dibuat Berita Acara yang harus segera dikirimkan kepada Jaksa Agung.
Pasal 14
Menteri dengan bekerja sama dengan Menteri-menteri yang bersangkutan mengatur cara-cara memberi petunjuk, koordinasi dan pengawasan kepada alat-alat penyidik seperti yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 2 ayat 2, 7 ayat 2, 9, 10, 11 dan 13 undang-undang ini.
BAB IV
PENUTUP
Pasal 15
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pokok Kejaksaan" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1961.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,
JUANDA
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Juni 1961.
Pejabat Sekretaris Negara,
SANTOSO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 254
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
02 Jul 2026
UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
