Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2004

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:13
Tahun
:2004
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:06 Juli 2004
Tanggal Pengundangan
:06 Juli 2004
Tanggal Berlaku
:06 Juli 2004
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2004/ No. 63, TLN NO. 4397, LL SETNEG : 5 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/40507/uu-no-13-tahun-2004
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Kekuasaan Kehakiman
Sub Subsektor
:
Mahkamah Agung & Peradilan Umum
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Siber Pada Bidang Perbankan

Nuzula, Surya Ilmi Firda, Maknun, Itsni Lu`lu`il, Faridah, Nur Laili
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 6 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.15642/mal.v5i6.374
Detail Sumber

PROBLEMATIKA PENETAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA PADA PERKARA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Setiyono, Setiyono, Supartono, Sugeng, Keumala, Dinda, Bakri, Khairani
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Vol. 21 No. 1 2024
15 Peraturan Terhubung DOI: 10.47007/lj.v21i1.7714
Detail Sumber

Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia

Ismail Koto, Ida Hanifah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 14 No. 2 2022
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.333
Detail Sumber

THE PRINCIPLES OF ANTI-DISCRIMINATION AND PROTECTION OF MATERNAL RIGHTS OF FEMALE LABORERS VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF GENDER EQUALITY

Nurjannah S
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 1 No. 1 2013
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v1i1.224
Detail Sumber

THE PRINCIPLES OF ANTI-DISCRIMINATION AND PROTECTION OF MATERNAL RIGHTS OF FEMALE LABORERS VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF GENDER EQUALITY

S, Nurjannah
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 1 No. 1 2013
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v1i1.224
Detail Sumber

Pertanggungjawaban Negara Atas Keadaan Persero BUMN Yang Pailit

Arzetta Zahra Metthania, Mhd. Azmi Farid Lubis, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 2 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/edqfke95
Detail Sumber

Pendaftaran Tanah sebagai Wujud Kepastian Hukum dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Indra Yudha Koswara
Jurnal Hukum Positum Vol. 1 No. 1 2016
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.35706/positum.v1i1.525
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan

Nabiella Putri Nastiti, Christina Febriani Silalahi, Adisty Maharani, Anzira Sania Deshiva, Mita Riza Rahmanda, Goldman Mediyana, Reza Dio Wijatmika, Alief Anugrah, Mustika Mega Wijaya
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.626
Detail Sumber

Tantangan dan Peluang Implementasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT

Lily Arista Cahyatunnisa
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2 No. 09 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.620
Detail Sumber

LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI LEWAT MEDIA INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Henry Kristian Siburian
JUDGE: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.54209/judge.v2i02.60
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM REGULASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Alifia Nur Basanti, Fenny Fatriani
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 1 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.69916/iuris.v3i1.243
Detail Sumber

Berita Terkait

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras
11 Sep 2026

Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus oleh empat anggota TNI berujung pada putusan Pengadilan Militer yang menjatuhkan hukuman penjara dengan sebagian terdakwa mendapat pidana tambahan pemecatan. Pada tingkat banding, sebagian hukuman diringankan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Putusan tersebut menuai kritik dari TAUD yang menilai proses hukum belum memberikan keadilan bagi korban, terutama dengan mempertimbangkan dampak luka yang dialami serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.