Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2008

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:83
Tahun
:2008
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:30 Desember 2008
Tanggal Pengundangan
:31 Desember 2008
Tanggal Berlaku
:31 Desember 2008
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2008 No. 214, TLN No. 4955, LL SETNEG : 7 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/4902/pp-no-83-tahun-2008
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Profesi & Layanan Hukum
Sub Subsektor
:
Bantuan Hukum & Penyelesaian Sengketa Alternatif
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENCARI KEADILAN PERKARA PERDATA

fatich nurhadi, Hasriyani
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v16i2.2797
Detail Sumber

Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Samarinda

Jaidun, S.H., M.H
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 2015
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v7i2.139
Detail Sumber

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Abdul Mukmin Rehas
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 2017
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v9i1.42
Detail Sumber

Lembaga Bantuan Hukum Bagi Hak Tersangka Dalam Pradilan Pidana di Indonesia

Yuneida, Setly Selva, Wardani, Retno Kusuma
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 2 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1162
Detail Sumber

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Tri Astuti Handayani
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 2015
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24
Detail Sumber

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (FREE LEGAL AID BY ADVOCATE UNDER THE LAW NUMBER 18 YEAR 2003 REGARDING ADVOCATES)

Monika Suhayati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 3 No. 2 2012
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v3i2.232
Detail Sumber

Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia

Hadri, Hadri
Muhammadiyah Law Review Vol. 9 No. 1 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24127/mlr.v9i1.4121
Detail Sumber

Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Haryanto, Imam, Wahdah, Azzhara Nikita, Almagfira, Anisa, Amelia, Dean Putri, Mulya, Ilham Indra, Tambunan, Joy Catherine Carina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 3 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.11623459
Detail Sumber

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Study Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon

Akhmad Shodikin, Didi Sukardi, Lailiyah Lailiyah
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 7 No. 2 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24235/mahkamah.v7i2.11591
Detail Sumber

PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MEMBANTU TERSANGKA PADA PENYIDIKAN GUNA TERCIPTANYA PROSES HUKUM YANG ADIL

Asnatuti Asnatuti, Ibrahim Ibrahim
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1 2018
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v10i1.157
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PADA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA

Sulfi Amalia
Justitia et Pax Vol. 34 No. 2 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v34i2.1628
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PADA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA

Amalia, Sulfi
Justitia et Pax Vol. 34 No. 2 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v34i2.1628
Detail Sumber

Berita Terkait

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras
11 Sep 2026

Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus oleh empat anggota TNI berujung pada putusan Pengadilan Militer yang menjatuhkan hukuman penjara dengan sebagian terdakwa mendapat pidana tambahan pemecatan. Pada tingkat banding, sebagian hukuman diringankan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Putusan tersebut menuai kritik dari TAUD yang menilai proses hukum belum memberikan keadilan bagi korban, terutama dengan mempertimbangkan dampak luka yang dialami serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.