Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:70
Tahun
:2019
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:02 Oktober 2019
Tanggal Pengundangan
:04 Oktober 2019
Tanggal Berlaku
:04 Oktober 2019
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2019/NO.184, TLN NO.6399, JDIH.SETNEG.GO.ID : 15 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/121952/pp-no-70-tahun-2019
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi Sosial, Perempuan, & Anak Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Hak Asasi Manusia Rehabilitasi Sosial Perencanaan Pembangunan
Sub Subsektor
:
Instrumen HAM & Komnas Pelayanan Panti & Disabilitas Dokumen Perencanaan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Implementasi Hak Fasilitas Dan Aksesbilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabil

Wahyuni Safitri, Desma Eka Putri
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v13i1.2569
Detail Sumber

Juridic Review of the Rights of Children with Mental and Physical Disabilities to Rehabilitation

Wijaya, Alvian Dwiangga, Anggriawan, Teddy Prima
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 4 No. 1 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.470
Detail Sumber

Pemberian Persetujuan yang Sah Terhadap Akta Notaris yang Dibuat oleh Difabel Tanpa Sidik Jari

Ramadhanty, Savira, Budianto, Agus
Notary Journal Vol. 3 No. 1 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.19166/nj.v3i1.6732
Detail Sumber

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN TENAGA KERJA DISABILITAS TUNANETRA DI BUMD DKI JAKARTA

Fajri Hidayatullah, Khaerul Umam Noer
DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 2021
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.30596/dll.v6i2.7887
Detail Sumber

POSITION OF WORKERS WITH DISABILITIES ACCORDING TO THE JURIDICAL REVIEW OF THE MANPOWER ACT AND THE EMPLOYMENT CREATION ACT

Nilam Hidayah, Imam Budi Santoso
Awang Long Law Review Vol. 5 No. 1 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/awl.v5i1.535
Detail Sumber

Berita Terkait

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras
11 Sep 2026

Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus oleh empat anggota TNI berujung pada putusan Pengadilan Militer yang menjatuhkan hukuman penjara dengan sebagian terdakwa mendapat pidana tambahan pemecatan. Pada tingkat banding, sebagian hukuman diringankan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Putusan tersebut menuai kritik dari TAUD yang menilai proses hukum belum memberikan keadilan bagi korban, terutama dengan mempertimbangkan dampak luka yang dialami serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.