Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:58
Tahun
:2001
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perhubungan
Subsektor
:
Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)
Sub Subsektor
:
Jalan & Angkutan Umum
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Ketiadaan Regulasi dan Risiko Kesehatan: Tinjauan Hukum atas Perdagangan Pakaian Bekas dalam Negeri di Indonesia

Cendani, Enggar, Muskibah, Muskibah, Naili Hidayah, Lili
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 3 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v6i3.43662
Detail Sumber

Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Samarinda

Yatini, S.H, Wahyuni Safitri
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 2015
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v7i2.137
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi bagi Nasabah Pinjaman Online

Duwi Rindiantika, Wafia, Laily Mufid, Firda, Winiari Wahyuningtyas, Yuli
Welfare State Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.56013/welfarestate.v2i2.2416
Detail Sumber

Tijauan Hukum Yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI Pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standarisasi

Rildo Rafael Bonauli, Sandy Thrisna Manueln Situmeang
WAJAH HUKUM Vol. 4 No. 1 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v4i1.174
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL TANPA IZIN DI NAGARI SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Oka Masri, Fajar Adil
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 3 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.183
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL TANPA IZIN DI NAGARI SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Fajar Adil Oka Masri
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 3 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.183
Detail Sumber

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani

Tita Novitasari
Undang: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 2019
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.2.1.119-145
Detail Sumber

Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999

Sri Arlina
UIR LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 2018
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2018.2.01.991
Detail Sumber

Perizinan Usaha Berbasis Resiko dan Dampaknya bagi Masa Depan Investasi di Indonesia

Miranti Angkareda
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 1 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.62383/perspektif.v2i1.88
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Prayuti, Yuyut, Husen, Dede
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 2018
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/jph.v1i1.933
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Yuyut Prayuti, Dede Husen
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 2018
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/jph.v1i1.933
Detail Sumber

PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABBAYA TERHADAP PRODUK PANGAN OLAHAN KADALUWARSA DI KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

zahra, shafira aini
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i1.31165
Detail Sumber

Berita Terkait

Kemenhub Ungkap Alasan Ojol Masuk Kategori Transportasi Umum dalam RUU LLAJ
07 Okt 2026

Kemenhub Ungkap Alasan Ojol Masuk Kategori Transportasi Umum dalam RUU LLAJ

Kemenhub memasukkan ojek daring (ojol) ke kategori transportasi umum dalam RUU Perubahan Ketiga UU LLAJ dengan alasan keselamatan dan untuk menutup kekosongan hukum yang sudah berlangsung sejak 2015. RUU ini juga akan memuat bab baru tentang angkutan berbasis platform digital, termasuk hak dan kewajiban aplikator, tarif, serta kuota.

Baca selengkapnya
Kejagung Jerat PT CNI dan Eks Sekjen ESDM dalam Kasus Korupsi Nikel Rp401 Miliar
07 Okt 2026

Kejagung Jerat PT CNI dan Eks Sekjen ESDM dalam Kasus Korupsi Nikel Rp401 Miliar

Kejaksaan Agung menetapkan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dan empat orang, termasuk mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Mochamad Teguh Pamudji, sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020. Perkara ini bermula dari ekspor nikel tanpa pemenuhan kewajiban pasar dalam negeri (DMO) menggunakan dokumen uji kadar yang direkayasa, dengan kerugian negara sekitar Rp401,65 miliar menurut perhitungan BPKP.

Baca selengkapnya
Direksi Perusahaan Angkutan Umum Wajib Lulus Asesmen Keselamatan Mulai Oktober 2026
07 Okt 2026

Direksi Perusahaan Angkutan Umum Wajib Lulus Asesmen Keselamatan Mulai Oktober 2026

Kemenhub mewajibkan direksi perusahaan angkutan umum, terutama direktur operasi, lulus asesmen dan mengantongi sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU). Aturan ini ditargetkan berlaku paling lambat pekan kedua Oktober 2026.

Baca selengkapnya
Karhutla Ganggu Penerbangan, Maskapai yang Menanggung Kerugiannya?
03 Sep 2026

Karhutla Ganggu Penerbangan, Maskapai yang Menanggung Kerugiannya?

Karhutla di Kalimantan turut mengganggu penerbangan akibat kabut asap yang menyebabkan penundaan hingga pembatalan. Maskapai dapat terbebas dari ganti rugi tertentu jika gangguan disebabkan faktor cuaca, namun tetap memiliki kewajiban terhadap penumpang. Sehingga dalam kasus Karhutla maskapai tidak dapat dimintain pertanggungjawaban atas pembatalan penerbangan.

Baca selengkapnya
GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026
02 Jul 2026

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026

GoTo (Gojek) dan Grab Indonesia mengumumkan pada 23 Juni 2026 bahwa pembatasan potongan komisi maksimal 8% untuk pengemudi ojek online roda dua akan efektif berlaku mulai 1 Juli 2026, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kebijakan "skema 8:92" ini menuai dukungan pengemudi dan DPR, namun ditolak sebagian pelaku industri yang menilai pembatasan tersebut berisiko mengubah model bisnis secara drastis.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.