Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021

Abstrak Peraturan

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 2. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. 3. PP ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan pemberi kerja TKA, permohonan, perpanjangan, dan perubahan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pengaturan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA), penerbitan izin tinggal bagi TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA, pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta sanksi administratif serta pelanggaran norma penggunaan TKA.

Tentang
:Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:34
Tahun
:2021
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:02 Februari 2021
Tanggal Pengundangan
:02 Februari 2021
Tanggal Berlaku
:01 April 2021
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2021/No.44, TLN No.6646, jdih.setkab.go.id : 28 hlm.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/161898/pp-no-34-tahun-2021
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi Tenaga Kerja
Subsektor
:
Penggunaan TKA Imigrasi & Kewarganegaraan
Sub Subsektor
:
Perizinan TKA Alih Teknologi & Pendamping Lalu Lintas Keimigrasian
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Problematika Perundingan Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja)

Suryanto, Tri, Santoso, Imam Budi, Tinambunan, Wahyu Donri
WAJAH HUKUM Vol. 8 No. 2 2024
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v8i2.1647
Detail Sumber

Efektifitas Ketentuan Bebas Visa Kunjungan dalam Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing

Ria Regger Effendi
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 1 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i1.1195
Detail Sumber

Implikasi Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Eksistensi Tenaga Kerja Lokal

Muhammad Zainuddin, Saartje Sarah Alfons, Ronny Soplantila
PATTIMURA Law Study Review Vol. 1 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/palasrev.v1i2.12049
Detail Sumber

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

ela, gacriela
MLJ Vol. 7 No. 2 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.56338/mlj.v7i2.3625
Detail Sumber

Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia Sebagai Akibat Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan

Pranitiaz, Laras Medina, Wibowo, Hanifah Fairuz, Putri, Nasywa Awalia, Dewanti, Tyur Regina, Prasetyo, Handoyo
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 2 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.11779827
Detail Sumber

ANALISIS KUALITAS TEKNIK PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF: STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN TURUNANNYA

Azhari, Aristya Nadya, Hadji, Kuswan
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Vol. 23 No. 1 2026
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.47007/lj.v23i1.10478
Detail Sumber

Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan di Kawasan Asean dalam Mendukung Penerapan Asean Mutual Recognition Arrangement (Studi Kasus: Indonesia, Singapore dan Vietnam)

Rediston Sirait, Rina Shahriyani Shahrullah, Elza Syarief
Jurnal Selat Vol. 10 No. 1 2022
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.31629/selat.v10i1.4699
Detail Sumber

PENGATURAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI RETRIBUSI DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

Utang Rosidin
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 10 No. 3 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v10i3.762
Detail Sumber

Peraturan Daerah Horison dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Tinjauan Yuridis Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing)

Indaryanto, Wisnu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 19 No. 3 2022
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v19i3.927
Detail Sumber

Kewajiban Perekrutan Tenaga Kerja Lokal dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Dian Asmarani
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 5 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i5.2094
Detail Sumber

PENGAWASAN PEMDA TERHADAP TENAGA KERJA ASING UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KESEMPATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA LOKAL

Inggiz, Rio Trifo, Iskandar, Rusli K., Chotidjah, Nurul
Jurnal Dialektika Hukum Vol. 7 No. 2 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.36859/jdh.v7i2.5068
Detail Sumber

Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing (Tka) di Indonesia (Ditinjau dari Aspek Regulasi dan Kebijakannya)

Muhammad Nahyan Zulfikar, Basri Basri, Jefrie Maulana, Muharrir Muharrir
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.35308/jic.v7i1.6958
Detail Sumber

Berita Terkait

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras
11 Sep 2026

Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus oleh empat anggota TNI berujung pada putusan Pengadilan Militer yang menjatuhkan hukuman penjara dengan sebagian terdakwa mendapat pidana tambahan pemecatan. Pada tingkat banding, sebagian hukuman diringankan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Putusan tersebut menuai kritik dari TAUD yang menilai proses hukum belum memberikan keadilan bagi korban, terutama dengan mempertimbangkan dampak luka yang dialami serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.