Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2018

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:22
Tahun
:2018
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:05 Juni 2018
Tanggal Pengundangan
:06 Juni 2018
Tanggal Berlaku
:06 Juni 2018
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2018/NO.86, TLN NO.6213, LL SETNEG : 14 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/87155/pp-no-22-tahun-2018
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Hak Kekayaan Intelektual
Sub Subsektor
:
Regulasi Pokok Hak Kekayaan Intelektual Tata Laksana Hak Kekayaan Intelektual
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Pelindungan Hukum dan Upaya Optimalisasi Potensi Ekonomi Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Bogor

Adyatma, Emir Fauzan, Palar, Miranda Risang Ayu, Rafianti, Laina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 1 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.14950634
Detail Sumber

Legal Aspects of Copyright on Book Photocopying Business Activities

Debora, Debora, Siallagan, Haposan, Nainggolan, Jesella Ramayanti
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v13i2.956
Detail Sumber

Legal Aspects of Copyright on Book Photocopying Business Activities

Debora Debora, Haposan Siallagan, Jesella Ramayanti Nainggolan
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v13i2.956
Detail Sumber

URGENSI PENDAFTARAN MEREK TERHADAP MAKANAN TRADISIONAL DI ERA EKONOMI DIGITAL

Anggraeni, Happy Yulia, Sugiarto, Annisatul Lutfiyah
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 7 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v7i1.750
Detail Sumber

ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM SENGKETA HAK MEREK ASING TERKENAL TERHADAP PEMBONCENGAN REPUTASI

Andiza, Dina, Nadira, Ida
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 9 No. 1 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v9i1.1590
Detail Sumber

URGENSI PENDAFTARAN MEREK TERHADAP MAKANAN TRADISIONAL DI ERA EKONOMI DIGITAL

Happy Yulia Anggraeni, Annisatul Lutfiyah Sugiarto
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 7 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v7i1.750
Detail Sumber

ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK PATTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 13/PDT-SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)

Renaldi Vietiamawan, Christine S.T. Kansil
Jurnal Hukum Adigama Vol. 4 No. 2 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v4i2.16986
Detail Sumber

ANALISIS PEMBATALAN MEREK SUPERMAN YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA KESELURUHANNYA MENURUT UU NOMOR 20 TAHUN 2016 (STUDI PUTUSAN NOMOR 1105K/PDT.SUS-HKI/2018)

Jeri Irawan, Simona Bustani
Jurnal Hukum Adigama Vol. 3 No. 1 2020
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v3i1.8929
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek)

Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, Aditya Satrio Wicaksono
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 10 No. 2 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p09
Detail Sumber

Berita Terkait

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras
11 Sep 2026

Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus oleh empat anggota TNI berujung pada putusan Pengadilan Militer yang menjatuhkan hukuman penjara dengan sebagian terdakwa mendapat pidana tambahan pemecatan. Pada tingkat banding, sebagian hukuman diringankan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Putusan tersebut menuai kritik dari TAUD yang menilai proses hukum belum memberikan keadilan bagi korban, terutama dengan mempertimbangkan dampak luka yang dialami serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.