Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947

Peraturan Pemerintah ini dibentuk karena pada masa sekarang oleh pengadilan banyak dijatuhkan hukuman rampasan terutama berhubung dengan peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 15. Waktu pemerintahan Hindia Belanda peraturan yang berlaku tentang mengurus barang-barang yang dirampas ialah ordonnantie dalam Staatsblad 1860 No. 64 yang diubah paling akhir dalam staatsblad 1934 No. 210. Kecuali tentang barang-barang yang dirampas ordonnantie itu memuat juga peraturan tentang barang-barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak menerimanya. Pada waktu pemerintahan Balatentara Jepang Jawa Gunseikan pada tanggal 23-11-2603 mengeluarkan peraturan tentang barang-barang yang dirampas oleh pengadilan. Peraturan itu tidak diumumkan dan dalam beberapa hal, terutama dalam prakteknya, tidak memuaskan. Oleh karena itu Pemerintahan menganggap perlu untuk mengadakan peraturan baru tentang mengurus barang-barang yang dirampas oleh pengadilan dan barang-barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak menerimanya. Lain dari pada dalam peraturan Hindia Belanda, dalam peraturan ini diadakan perbedaan antara mengurus barang-barang yang dirampas dan barang-barang bukti. Barang-Barang yang dirampas itu pada waktu sekarang ternyata dapat berharga beribu-ribu rupiah dan penting bagi masyarakat. Sebaliknya barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak menerimanya pada umumnya sedikit sekali harganya, sebab jikalau berharga besar yang berhak menerimanya tentunya dengan selekas-lekasnya akan berusaha meminta barang itu. Perbedaan cara mengurus antara dua macam barang itu ternyata juga pada pengawasan. Pengawasan terhadap pengurangan barang-barang yang dirampas diserahkan kepada Jaksa Agung yang mendapat laporan baik dari Residen maupun dari Jaksa. Terhadap barang bukti pengawasan itu cukup diserahkan kepada Ketua Kantor. Penyimpanan pengaturan pada pasal 3 ayat 2 diperlukan karena banyak (bahkan pada umumnya) perkara yang diajukan kepada Pengadilan Kepolisian tidak melalui Kejaksaan.