Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Presiden
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:125
Tahun
:2016
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Tidak diketahui
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi Sosial, Perempuan, & Anak
Subsektor
:
Perlindungan & Jaminan Sosial Imigrasi & Kewarganegaraan
Sub Subsektor
:
Penanganan Bencana Sosial Pengawasan & Penindakan Keimigrasian
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Externalization of the Italy-Albania Protocol on Extraterritorial Migration and Asylum Management Toward the Handling of Asylum Seekers in Indonesia

Rustam, Olivia Alvionita, Erawaty, Rika, Grizelda, Grizelda
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol. 6 No. 3 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/up.v6i3.44556
Detail Sumber

Child Refugees: Among the Fulfillment of the Right to Education and State Responsibilities

Dwi Hasya, Afifah
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol. 4 No. 2 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/up.v4i2.20650
Detail Sumber

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFICKING) PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA

Mulia, Syahmuda Halim Dirga
UIR LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2024.vol8(2).17901
Detail Sumber

Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Kajian Hukum Keimigrasian

Unmehopa, Christiano K, Rehatta, Veriena Josepha Batseba, Leatemia, Wilshen
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 10 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v3i10.1956
Detail Sumber

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi Dan Pengaruhnya Bagi Hubungan Diplomatik, Perspektif Konvensi Wina 1961

Marlin Paulina Laiyan, Arman Anwar, Lucia Charlota Octovina Tahamata
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 6 2023
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v3i6.1813
Detail Sumber

PERLINDUNGAN PENGUNGSI DI KAWASAN ASIA TENGGARA: STUDI PERBANDINGAN SEJUMLAH NEGARA ANGGOTA ASEAN

Pardosi, Santa Indah Theresia
Realism: Law Review Vol. 2 No. 2 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.71250/rlr.v2i2.45
Detail Sumber

Pengungsi Rohingnya dan Tindakan People Smuggling dalam Hukum Internasional

Kaliky, Sultan Kanon, Wattimena, Josina Augustina Yvonne, Noya, Ekberth Vallen
PATTIMURA Law Study Review Vol. 2 No. 2 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/palasrev.v2i2.23858
Detail Sumber

Hak Anak-Anak Pengungsi Rohingya dan Perlakuan Standar Minimum dalam Hukum Internasional

Lesbatta, Franszisco Alvaro, Hanafi, Irma Halima, Daties, Dyah Ridhul Airin
PATTIMURA Law Study Review Vol. 2 No. 3 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/palasrev.v2i3.14732
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Pengungsi Rohingya yang Ditolak Masyarakat Aceh Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951: Legal Protection for Rohingya Refugees who are rejected by the Aceh Community Based on the 1951 Geneva Convention

Sirait, Leonny Rachel Aprillia, Sutiarnoto, Leviza, Jelly
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 2 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.32734/nlrjolci.v4i2.19536
Detail Sumber

Peran UNHCR dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

Astia, Sahira
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 2 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.32734/nlrjolci.v3i2.19149
Detail Sumber

Implementasi Prinsip Non Refoulement dalam Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia: Perspektif Hukum Internasional dan Nasional

Wahyudi, Wahyudi
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 16 No. 2 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v16i2.5064
Detail Sumber

Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees)

Novianti Novianti
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 10 No. 2 2019
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v10i2.1343
Detail Sumber

Berita Terkait

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras
11 Sep 2026

Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus oleh empat anggota TNI berujung pada putusan Pengadilan Militer yang menjatuhkan hukuman penjara dengan sebagian terdakwa mendapat pidana tambahan pemecatan. Pada tingkat banding, sebagian hukuman diringankan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Putusan tersebut menuai kritik dari TAUD yang menilai proses hukum belum memberikan keadilan bagi korban, terutama dengan mempertimbangkan dampak luka yang dialami serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.