Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1961

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:21
Tahun
:1961
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:11 Oktober 1961
Tanggal Pengundangan
:11 Oktober 1961
Tanggal Berlaku
:11 November 1961
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1961 No. 290, TLN NO. 2341, LL SETNEG : 8 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/51253/uu-no-21-tahun-1961
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Hak Kekayaan Intelektual
Sub Subsektor
:
Regulasi Pokok Hak Kekayaan Intelektual Tata Laksana Hak Kekayaan Intelektual
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

mencabut

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1961

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

IMPOR PARALEL DALAM HUKUM MEREK INDONESIA

Amirul Mohammad Nur
Yuridika Vol. 30 No. 2 2015
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v30i2.4660
Detail Sumber

Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Kasus Pepsodent Strong vs Formula Strong)

Haura Jauza Hafizah, Rani Apriani
WAJAH HUKUM Vol. 6 No. 2 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v6i2.879
Detail Sumber

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia

Ramdhani Devi, Sita Nur, Sulistyo, Al Qodar Purwo
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 2 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/abavev36
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN AUSTRALIA)

Rahayu Eka Pratiwi Neoe, Sry, Saleh, Rosdiana
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 2 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.375
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN AUSTRALIA)

Sry Rahayu Eka Pratiwi Neoe, Rosdiana Saleh
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 2 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.375
Detail Sumber

Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia

Thoyyibah Bafadhal
Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 2018
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.1.1.21-41
Detail Sumber

Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia

Rani Fadhila Syafrinaldi, David Hardiago
UIR LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6992
Detail Sumber

PENERAPAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK (Studi Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST)

Berthon Jonathan, Riska Andi Fitriono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 3 No. 3 2014
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40536
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PRINSIP FIRST TO FILE PADA SISTEM PENDAFTARAN MEREK DALAM MELINDUNGI HAK MEREK

Raden Fajar Agung Kusumahwardhana
Privat Law Vol. 11 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v11i1.47322
Detail Sumber

PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP URGENSI PENERAPAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta)

Raissa Diva Kirana ,, Hernawan Hadi ,
Privat Law Vol. 7 No. 1 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v7i1.30138
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 557 K/PDT.SUS-HKI/2015 TERKAIT PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI PEMILIK MEREK TERKENAL PIERRE CARDIN PERANCIS TERHADAP PIERRE CARDIN INDONESIA

Indriana, Lita
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 2018
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v5i2.36030
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 557 K/PDT.SUS-HKI/2015 TERKAIT PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI PEMILIK MEREK TERKENAL PIERRE CARDIN PERANCIS TERHADAP PIERRE CARDIN INDONESIA

Indriana, Lita
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 2018
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v5i2.36030
Detail Sumber

Berita Terkait

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras
11 Sep 2026

Polemik Putusan Banding Kasus Penyiraman Air Keras

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus oleh empat anggota TNI berujung pada putusan Pengadilan Militer yang menjatuhkan hukuman penjara dengan sebagian terdakwa mendapat pidana tambahan pemecatan. Pada tingkat banding, sebagian hukuman diringankan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Putusan tersebut menuai kritik dari TAUD yang menilai proses hukum belum memberikan keadilan bagi korban, terutama dengan mempertimbangkan dampak luka yang dialami serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.