Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006

1. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. 2. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). 3. 1. KETENTUAN UMUM 2. PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN 3. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 4. SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN 5. KETENTUAN PIDANA 6. KETENTUAN PERALIHAN 7. KETENTUAN PENUTUP