Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Peradilan Agama
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:7
Tahun
:1989
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:29 Desember 1989
Tanggal Pengundangan
:29 Desember 1989
Tanggal Berlaku
:29 Desember 1989
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.1989/ No.49 , TLN NO. 3400, website dpr.go.id : 24 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi Agama
Subsektor
:
Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama
Sub Subsektor
:
Mahkamah Agung & Peradilan Umum Perkawinan & Perceraian Islam Waris & Ekonomi Syariah
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2011

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989
TENTANG
PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 17
(3)

Paper Terkait

Konstruksi Yuridis Tuntutan Ganti Rugi Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkara Cerai Gugat : (Pendekatan Kewenangan Peradilan Agama)

Natsir Asnawi, M., Tashin Baaj, Fakhir
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 3 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v6i3.45613
Detail Sumber

Diskursus Yuridis Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian: Analisis Komparatif Dua Putusan Pengadilan Agama

Ardelia Fairuz , Numara
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 2 2025
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v6i2.43219
Detail Sumber

Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Nomor: 366/Pdt.G/2022/PA.Batg)

Retno Wulandari, Shelomita, Rosmidah, Rosmidah, Pahlefi, Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 3 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v5i3.37220
Detail Sumber

Penyelesaian Sengketa Harta Bersama: Analisis Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr dan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr

Wati, Salma, Zulfan, Zulfan, Elfia, Elfia
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 3 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v5i3.35307
Detail Sumber

Efektivitas Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi

Aditya, Rezcky, Alissa, Evalina
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 2 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v4i2.24067
Detail Sumber

Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara: 465/Pdt.G/2021/PA.Jr

Yose Febrian Sianipar, Daniel, Bafadhal, Faizah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v4i1.24036
Detail Sumber

Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi

Setyaranti Utami, Tiara, Suhermi, Suhermi, Sasmiar, Sasmiar
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v4i1.22984
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Mifthahul Jannah, Raffles Raffles, Evalina Alissa
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12395
Detail Sumber

Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)

Joko Lelono Joko Lelono, Taufik Yahya
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.9095
Detail Sumber

Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang

Santy Fitnawati WN, Muhamad Romdoni, Rizki Nurdiansyah
Yustitiabelen Vol. 9 No. 1 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i1.568
Detail Sumber

HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

WIDOWATI
Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i1.322
Detail Sumber

TINJAUAN LEMBAGA ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN WARIS

SURJANTI
Yustitiabelen Vol. 6 No. 1 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v6i1.225
Detail Sumber

Berita Terkait

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
“No Pork, No Lard” Artinya Halal?
11 Sep 2026

“No Pork, No Lard” Artinya Halal?

Maraknya restoran atau pelaku usaha kuliner yang mengklaim ketiadaan unsur babi dalam menu yang disajikan membuat Prof KH Asrorun Niam Sholeh selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa dan Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR mengeluarkan pernyataan bahwa klaim no pork no lard tidaklah sama dengan label halal hasil sertifikasi sehingga diperlukan penegasan batasan yang jelas dan edukasi yang masif agar publik tidak mispersepsi terhadap klaim no pork no lard yang diutarakan oleh para pelaku usaha kuliner.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.