Aturan Hapus Konten 4 Jam Tuai Polemik, Komdigi Sebut Kritik Tak Otomatis Ditindak

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan kritik dan pendapat yang sah tidak otomatis menjadi sasaran penindakan dalam aturan penurunan konten (takedown) maksimal empat jam. Penjelasan itu disampaikan setelah Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 ramai dibagikan di media sosial sejak akhir Oktober dan memicu kekhawatiran soal pembungkaman suara warga di ruang digital.

Keputusan yang ditetapkan pada Maret 2026 itu menggolongkan disinformasi dan ujaran kebencian sebagai informasi elektronik yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat berbasis konten buatan pengguna, seperti media sosial, forum daring, dan layanan berbagi video, wajib memutus akses konten tersebut paling lambat empat jam setelah menerima perintah dari Menteri. Kepatuhan platform dipantau melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), sedangkan sanksi administratif bagi platform yang lalai mengacu pada Keputusan Menteri Kominfo Nomor 522 Tahun 2024.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa Komdigi tidak serta-merta memerintahkan penurunan konten. Laporan lebih dulu diverifikasi, kemudian platform menerima pemberitahuan melalui tahap yang disebut Pra-SAMAN. Platform diberi waktu 12 jam untuk menanggapi konten yang dinilai mendesak dan 24 jam untuk konten yang tidak mendesak. Perintah pemutusan akses baru diterbitkan apabila platform tidak merespons dalam tenggat itu, dan batas empat jam dihitung sejak perintah tersebut diterima.

Menurut Komdigi, penilaian konten mengacu pada Keputusan Menteri Nomor 128 Tahun 2026. Suatu unggahan dapat dikategorikan disinformasi jika tidak sesuai fakta, berpotensi menimbulkan kerugian, memicu keresahan publik yang luas, atau berdampak pada ketertiban umum. Mediodecci menyebut produk jurnalistik, termasuk liputan investigasi, tidak menjadi sasaran, dan pemilik konten dapat mengajukan keberatan serta meminta pemulihan jika terjadi kesalahan moderasi. Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Komdigi Farida Dewi Maharani mengatakan konten tidak langsung diturunkan karena ada kriteria yang harus dipenuhi, dan keputusan itu perlu dibaca bersama aturan pelaksananya.

Kritik datang dari kalangan akademisi. Dosen Program Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, Maulina Pia Wulandari, menilai aturan ini dapat membuat warga enggan mengkritik pemerintah jika tidak diterapkan secara cermat. Ia khawatir platform akan menghapus konten secara berlebihan demi mengejar kepatuhan, sehingga lama-kelamaan muncul efek gentar (chilling effect) di kalangan pengguna. Maulina meminta pemerintah membuka kriteria penurunan konten secara transparan, menjelaskan alasan setiap penghapusan, dan menyediakan jalur keberatan yang jelas. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sudah meminta keputusan tersebut dicabut sejak April 2026 karena menilai frasa "konten meresahkan masyarakat" dapat ditafsirkan terlalu luas.

Sejauh ini Komdigi tetap mempertahankan keputusan tersebut. Platform media sosial yang beroperasi di Indonesia harus mampu menindaklanjuti perintah pemutusan akses dalam hitungan jam, sementara pengguna perlu mencermati kriteria disinformasi dan ujaran kebencian yang kini menjadi acuan penurunan konten, termasuk hak mereka untuk mengajukan keberatan ketika unggahannya dihapus.