Lewati ke konten utama

Daftar Peraturan Pemerintah

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Jenis peraturan 1
Reset

3.839 peraturan

PP No. 1 / 2025

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Virama Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Pers...

Berlaku PP No. 2 / 2025

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Perse...

Berlaku PP No. 3 / 2025

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Perse...

Berlaku PP No. 6 / 2025

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Berlaku PP No. 7 / 2025

Tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025

Berlaku PP No. 8 / 2025

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/atau Pengolahan Sumber D...

Berlaku PP No. 9 / 2025

Tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Pada Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Berlaku PP No. 10 / 2025

Tentang Organisasi Dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Berlaku PP No. 11 / 2025

Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2025

Berlaku PP No. 12 / 2025

Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang

Berlaku PP No. 15 / 2025

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Untuk Pendirian...

Berlaku PP No. 16 / 2025

Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.