Lewati ke konten utama

Peraturan

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.830 peraturan

PP No. 49 / 1958

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1958 Tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia

 UU No. 30 / 1958

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1958 Tentang Penetapan Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan Dan Perhitungan-Perhitungan MengenaiPerusahaan-Perusahaan...

 UU No. 1 / 1957

Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Tidak Berlaku UU No. 2 / 1957

Tentang Perjanjian Internasional Mengenai Pemberitaan Jarak Jauh

Tidak Berlaku UU No. 3 / 1957

Tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-...

Berlaku UU No. 4 / 1957

Tentang Mengubah Dan Menambah Undang_undang Penempatan Bagian I Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Berlaku UU No. 5 / 1957

Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian II Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Berlaku UU No. 6 / 1957

Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian III Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Berlaku UU No. 7 / 1957

Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian IV Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Berlaku UU No. 8 / 1957

Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian IVA Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Berlaku UU No. 9 / 1957

Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VA Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Berlaku UU No. 10 / 1957

Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VB Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.