Lewati ke konten utama

Peraturan

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR MELAKUKANKEGIATANUSAHA,UNDANGUNDANGINIMENGUBAH,MENGHAPUS,ATAUMENETAPKANPENGATURANBARUYANGDIATURDALAMUNDANGUNDANG MENDAPATKANPERIZINANBERUSAHADANKEMUDAHANPERSYARATANINVESTASIDARISEKTORPERINDUSTRIAN,BEBERAPAKETENTUANDALAMUNDANGUNDANG3TAHUN2014TENTANGPERINDUSTRIAN(LEMBARANNEGARATAHUN2014 MENDAPATKANPERIZINANBERUSAHADARISEKTORKEAGAMAAN,BEBERAPAKETENTUANDALAMUNDANGUNDANG MENDAPATKANPERIZINANBERUSAHADARISEKTORKEPARIWISATAAN,BEBERAPAKETENTUANDALAMUNDANGUNDANG PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP PP Perpu Perpres UU UNDANG UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG UNDANGUNDANG6TAHUN2017TENTANGARSITEK(LEMBARANNEGARATAHUN2017

8.830 peraturan

UU No. 3 / 2024

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berlaku UU No. 5 / 2024

Tentang Kota Banda Aceh Di Aceh

Berlaku UU No. 6 / 2024

Tentang Kabupaten Aceh Besar Di Aceh

Berlaku UU No. 7 / 2024

Tentang Kabupaten Pidie Di Aceh

Berlaku UU No. 8 / 2024

Tentang Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh

Berlaku UU No. 32 / 2024

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Berlaku UU No. 61 / 2024

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Berlaku UU No. 62 / 2024

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Berlaku UU No. 63 / 2024

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentan Keimigrasian

Berlaku UU No. 64 / 2024

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Berlaku UU No. 65 / 2024

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Berlaku UU No. 66 / 2024

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.