Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:46
Tahun
:2013
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:12 Juni 2013
Tanggal Pengundangan
:13 Juni 2013
Tanggal Berlaku
:01 Juli 2013
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2013 No. 106, TLN No. 5424, LL SETNEG : 7 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5378/pp-no-46-tahun-2013
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perpajakan Nasional
Sub Subsektor
:
Pajak Penghasilan (PPh)
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Stimulus Pelonggaran Pajak Penghasilan Bagi UMKM di Era Pandemi Covid-19

Retno Sari Dewi, Aulia Rahman Hakim, Hepy Tri Puspitasari
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.566
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERKAIT WP OPPT YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TIDAK MELEBIHI 4,8 MILIAR RUPIAH

MEI WULANDARI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 2016
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i1.17193
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERKAIT WP OPPT YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TIDAK MELEBIHI 4,8 MILIAR RUPIAH

WULANDARI, MEI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 2016
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v3i1.17193
Detail Sumber

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Peralihan Hak Atas Tanah Hibah dan Waris

Muhammad Asrul Maulana, Henin Dyah Syafrina, Ni Ketut Indhira Maharani, Paskah Febiola Dwi Gonstary, Rizqi Puspita Sari
Notaire Vol. 9 No. 1 2026
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v9i1.80649
Detail Sumber

Pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Final pada Usaha Mikro Kecil Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

Nindy Aprillya Rachman
Notaire Vol. 3 No. 2 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v3i2.20535
Detail Sumber

Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi

Roidah Zahiroh
Notaire Vol. 3 No. 2 2020
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v3i2.20540
Detail Sumber

PENYEDERHANAAN IZIN USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DARI PERSPEKTIF HUKUM: STUDI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SIMPLIFICATION OF BUSINESS LICENSING FOR MICRO AND SMALL INTERPRISES)

Monika Suhayati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 7 No. 2 2016
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v7i2.933
Detail Sumber

Revisiting Justice in Income Tax Article 23 Withholding and Corporate Income Recognition

Widjaja, Julie Ekapuri, Kurniawan, Shelly
Mimbar Keadilan Vol. 19 No. 1 2026
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.30996/mk.v19i1.13109
Detail Sumber

The Implication of Hotel Tax Collection towards the Increase of the Regional Original Revenue at Tangerang Regency Based on the Principle of Good Governance

Pipih Ludia Karsa, Fatkhul Muin
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 2019
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v3i1.1715
Detail Sumber

The Impact of Tax Policy on The Growth of Micro, Small, And Medium En-terprises (MSMEs) In Indonesia

Kertojoyo, Goei Elvian
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 5 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v13i5.1152
Detail Sumber

Factors That Influence UMKM Taxpayer Compliance After Establishment of Government Regulation Number 23 Year 2018 (Empirical Study in Rokan Hulu Regency)

Nur hayati, Nof rianty
Jurnal Tana Mana Vol. 2 No. 2 2019
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.33648/ijoaser.v2i2.30
Detail Sumber

Taxpayer Efforts in the Examination Procedure to do not Continue in the Investigation Process

Alikin, Alberth Limandau, Suryawati, Nany
JURNAL MAHKAMAH Vol. 6 No. 2 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.25217/jm.v6i2.1336
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.