Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:22
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:29 April 2015
Tanggal Pengundangan
:29 April 2015
Tanggal Berlaku
:29 April 2015
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2015/No.88, TLN No. 5694, LL SETNEG : 9 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5586/pp-no-22-tahun-2015
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Perencanaan Pembangunan
Sub Subsektor
:
Dokumen Perencanaan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA MELALUI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI

Asep Hikmat
Mimbar Administrasi Mandiri Vol. 18 No. 2 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.37949/mimbar18219
Detail Sumber

MODEL PENGELOLAAN DANA DESA YANG EFEKTIF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Alfana, Ganang Qory
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 17 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v17i1.503
Detail Sumber

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia Dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Suroto, Suroto
Jurnal JURISTIC (JuJUR) Vol. 4 No. 03 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/jrs.v4i03.4745
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN BALANTAK KABUPATEN BANGGAI

Moh Ikbal Babeng, Andi Pangerang Moentha, Hamzah Halim
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 6 No. 1 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.29303/ius.v6i1.534
Detail Sumber

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI KABUPATEN DOMPU)

Sahrul Haidin
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 5 No. 1 2017
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.29303/ius.v5i1.431
Detail Sumber

Inspektorat Bolaang Mongondow Selatan Dan Efektivitas Fungsinya Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa

Aditya Eka Prasetya Hasan, Erman I. Rahim, Abdul Hamid Tome
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 2024
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2599
Detail Sumber

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Ekananda Rivai, Nur Tasya
JUDGE: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.54209/judge.v6i03.1488
Detail Sumber

IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) PADA PEMERINTAHAN GAMPONG BLANG NEUANG KECAMATAN BEUTONG KABUPATEN NAGAN RAYA

Nila Trisna, Reli Wahyuni
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 2019
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.35308/jic.v3i1.1435
Detail Sumber

PENGATURAN PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UU HKPD

Jenar, Saptono, Nurlaela, Luthfiyah, Sabil , M. Asnawi, Ganmawati, Aisyah, Ma'ani, Hasman
IBLAM Law Review Vol. 4 No. 2 2024
18 Peraturan Terhubung DOI: 10.52249/ilr.v4i2.379
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.