Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:60
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:21 Juli 2014
Tanggal Pengundangan
:21 Juli 2014
Tanggal Berlaku
:21 Juli 2014
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2014/No.168, TLN No.5558, LL SETNEG : 17 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5501/pp-no-60-tahun-2014
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
APBN Pemerintahan Daerah & Otonomi Keuangan Daerah
Sub Subsektor
:
Pelaksanaan & Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah & Desa Pelaksanaan & Pertanggungjawaban APBD
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Tentang Dana Desa Untuk Kemajuan Masyarakatnya

Indra Susanto, Ulya Kencana, Izomiddin Izomiddin
WAJAH HUKUM Vol. 6 No. 2 2022
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v6i2.944
Detail Sumber

Pengelolan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Yoga Angger Wibowo
UNISKA LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.32503/ulr.v1i1.189
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAKAN PILKADES DESA SIDOMUKTI KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN JAWA TENGAH

Hasan Hamid
Supremasi Hukum Vol. 16 No. 01 2020
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.33592/jsh.v16i1.718
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN

Agus Wibowo
Spektrum Hukum Vol. 16 No. 2 2019
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v16i2.1179
Detail Sumber

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN BOYOLALI

., Jatmiko, Nuswantoro, A Heru, Junaidi, Muhammad
Semarang Law Review Vol. 1 No. 2 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/slr.v1i2.2762
Detail Sumber

PENGGERAKAN PIMPINAN DALAM PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DI DESA PASIR DATAR INDAH KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI

Andi Mulyadi
Mimbar Administrasi Mandiri Vol. 19 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.37949/mimbar19156
Detail Sumber

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA MELALUI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI

Asep Hikmat
Mimbar Administrasi Mandiri Vol. 18 No. 2 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.37949/mimbar18219
Detail Sumber

Village Funds After the Emergence of the Village Law (Study of the Use of Village Funds in Providing Cash Direct Funds ‘BLT’ in Kelet Village during the Pandemic)

Rokhman Adi Putera Nugraha, Nuria Siswi Enggarani
Law and Justice Vol. 6 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/laj.v6i1.13409
Detail Sumber

Village Funds After the Emergence of the Village Law (Study of the Use of Village Funds in Providing Cash Direct Funds ‘BLT’ in Kelet Village during the Pandemic)

Nugraha, Rokhman Adi Putera, Enggarani, Nuria Siswi
Law and Justice Vol. 6 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/laj.v6i1.13409
Detail Sumber

The Criminal Offence Of Corruption Of Village Funds (Analysis Of Medan District Court Decision No. 59/Pid.Sus-Tpk/2019 /Pn Mdn)

Radyansyah Fitrianda Lubis, Edi Yunara, Mirza Nasution, Marlina , Marlina
JUSTISI Vol. 10 No. 3 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33506/js.v10i3.3498
Detail Sumber

PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN BLT DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

Widayanti Widayanti, Anggit Wicaksono, Faizal Adi Surya
Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No. 1 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24176/sk.v23i1.8560
Detail Sumber

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DESA KEDUNGREJO KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO

Rafsanjani Ahmad, Bambang Panji Gunawan, Agung Supangkat
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 4 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.51804/jrhces.v4i1.14282
Detail Sumber

Berita Terkait

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
03 Sep 2026

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029

Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.