Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1967

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Undang-undang
Nomor
:14
Tahun
:1967
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:30 Desember 1967
Tanggal Pengundangan
:30 Desember 1967
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1967/ No. 34 , TLN NO. 2842, LL SETNEG : 26 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/49592/uu-no-14-tahun-1967
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Tambuann, Bertua Putra
WAJAH HUKUM Vol. 8 No. 1 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1396
Detail Sumber

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENGECUALIAN KERAHASIAAN BANK

Tiara Ayu Lestari
Supremasi Hukum Vol. 15 No. 01 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33592/jsh.v15i1.246
Detail Sumber

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN MELALUI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DEBITOR (SID) DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Hana Tria Sefiyanti
Spektrum Hukum Vol. 13 No. 1 2016
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v13i1.1140
Detail Sumber

Syirkah sebagai Model Investasi Berbasis Syari`ah (Kajian Ontologi)

Dyah Ochtorina Susanti
RechtIdee Vol. 9 No. 1 2014
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v9i1.413
Detail Sumber

KAJIAN PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DANA NASABAH BANK YANG TERBENTUR PRINSIP KERAHASIAAN BANK

Agus Riyanto
PETITA Vol. 3 No. 2 2021
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33373/pta.v3i2.4011
Detail Sumber

ANASLISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb TENTANG BATAS PENGATURAN TANGGUNGJAWAB PIDANA DAN TANGGUNGJAWAB PERDATA TERHADAP TANGGUNGJAWAB BANK MANDIRI DALAM PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH BANK

ABULKHAIR ALIY, LAYNARDHO, FOGAR SUSILOWATI, INDRI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i2.29162
Detail Sumber

ANASLISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb TENTANG BATAS PENGATURAN TANGGUNGJAWAB PIDANA DAN TANGGUNGJAWAB PERDATA TERHADAP TANGGUNGJAWAB BANK MANDIRI DALAM PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH BANK

ABULKHAIR ALIY, LAYNARDHO, FOGAR SUSILOWATI, INDRI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i2.29162
Detail Sumber

BENTUK BADAN HUKUM KOPERASI UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PERBANKAN (COOPERATIVE AS A LEGAL ENTITY TO CONDUCT BANKING BUSINESS ACTIVITIES)

Dian Cahyaningrum
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 8 No. 1 2017
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v8i1.935
Detail Sumber

PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT PERJANJIAN KREDIT TANPA DIIKUTI DENGAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Iman Hidayat
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 11 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v11i2.175
Detail Sumber

Penafsiran Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Mengenai Kerahasiaan Bank

Rossana, Ghina
LamLaj Vol. 1 No. 2 2016
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.32801/abc.v1i2.19
Detail Sumber

Penyelesaian Kredit Macet Logam Mulia Di PT. Pegadaian Sorong

muhammad ali, imelda pastiana suaiba
JUSTISI Vol. 4 No. 2 2018
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.33506/js.v4i2.535
Detail Sumber

Penyelesaian Kredit Macet Logam Mulia Di PT. Pegadaian Sorong

ali, muhammad, suaiba, imelda pastiana
JUSTISI Vol. 4 No. 2 2018
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.33506/js.v4i2.535
Detail Sumber

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.