Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2005

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:7
Tahun
:2005
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Tidak diketahui
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/227818/perda-prov-jawa-barat-no-7-tahun-2005
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Kekuasaan Kehakiman
Sub Subsektor
:
Mahkamah Agung & Peradilan Umum
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa kondisi lingkungan Jawa Barat telah menunjukkan kecenderungan terus menurun karena proses pemulihan alami tidak dapat lagi mengimbangi tekanan perkembangan, sehingga dapat mengancam keberlanjutan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
b.
bahwa perlu ada tekad yang bulat dan upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan kawasan lindung seluas 45% dari luas seluruh wilayah Jawa Barat agar dapat menjamin berlanjutnya perkembangan kehidupan, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemulihan lahan kritis;
c.
bahwa untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan pengaturan yang dapat memadukan arah dan mengkoordinasikan langkah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
8.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
10.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3745);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Pengawasan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
24.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207);
25.
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
26.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 67);
27.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
28.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
29.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
30.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
31.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 1 Seri C);
32.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
33.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
34.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
35.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
36.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN REHABILITASI LAHAN KRITIS
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
4.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5.
Lahan adalah suatu satuan hamparan tanah yang cukup luas.
6.
Lahan Kritis adalah lahan yang secara fisik, kimia maupun biologi mengalami kerusakan sehingga menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan atau pengatur tata air dan tata udara tanah dan atau pengatur daur karbon dan dapat menimbulkan bencana.
7.
Pengendalian adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencegah penambahan luas lahan kritis, penanganan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dan pemeliharaan hasil-hasil rehabilitasi lahan kritis.
8.
Rehabilitasi Lahan Kritis adalah usaha memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya.
9.
Rencana Induk Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Jawa Barat adalah Pedoman bagi semua pihak untuk menyusun rencana pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis yang memuat arahan lokasi, prioritas lokasi, luas lahan, pokok kegiatan dan pihak yang bertanggung jawab, yang tertuang dalam dokumen tertulis, dilengkapi dengan peta berskala 1: 250.000.
10.
Rencana Pelaksanaan Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten/Kota adalah pedoman bagi semua pihak untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan atau pencegahan terjadinya lahan kritis, termasuk yang tidak tercakup dalam Rencana Induk Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Jawa Barat yang tertuang dalam dokumen tertulis, dilengkapi dengan peta berskala 1: 100.000.
11.
Rencana Tahunan Pengendalian dan Rehabilitasi lahan kritis Jawa Barat adalah penetapan sasaran yang hendak dicapai pada level Provinsi dalam 1(satu) tahun yang dijabarkan dalam kegiatan, kebutuhan biaya dan pelakunya.
12.
Rencana Teknis Tahunan Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten/Kota adalah penetapan sasaran yang hendak dicapai pada level Kabupaten/Kota dalam 1(satu) tahun yang dijabarkan dalam kegiatan, kebutuhan biaya dan pelakunya, dilengkapi dengan peta.
13.
Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan.
14.
Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15.
Lahan Hutan adalah Hutan Negara yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Perum Perhutani, Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
16.
Lahan Perkebunan Besar adalah lahan dibawah penguasaan negara yang dikelola oleh BUMN/BUMD atau Perusahaan Swasta yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atau yang HGU-nya sudah habis masa berlakunya dan sedang dilakukan proses penyelesaian perpanjangannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
17.
Tanah Negara lainnya adalah tanah negara yang tidak termasuk sebagai kawasan hutan dan lahan Perkebunan Besar, yang hak pengelolaannya berada pada pihak Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa, termasuk di dalamnya lahan sempadan jalan dan sempadan sungai serta sempadan pantai.
18.
Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
19.
Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
20.
Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
21.
Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
22.
Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk pada sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
23.
Sempadan Jalan adalah batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan/atau pagar di kanan kiri jalan pada daerah pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
24.
Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan/ atau lahan timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara.
25.
Lahan Masyarakat adalah tanah yang dimiliki masyarakat yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan tanaman tahunan produktif, baik tanaman kehutanan maupun tanaman perkebunan dan tanaman buah-buahan, termasuk di dalamnya adalah lahan pekarangan.
26.
Tanaman Tahunan adalah tanaman keras yang berumur panjang, baik tanaman perkebunan, tanaman kehutanan maupun tanaman buah-buahan.
27.
BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan aktivitas di Jawa Barat.
28.
BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan aktivitas di Jawa Barat.
29.
Perusahaan Swasta adalah perusahaan milik swasta yang melaksanakan aktivitas di Jawa Barat, baik swasta nasional maupun swasta asing.
30.
Peranserta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam berbagai upaya dan kegiatan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan.
31.
Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.
32.
Kemitraan adalah kegiatan para pihak yang berasosiasi satu sama lainnya untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, dengan prinsip yang saling menguntungkan.
33.
Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
34.
Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan.
35.
Penanaman adalah penanaman tahunan di lahan perkebunan atau lahan milik masyarakat.
36.
Tanah Terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis diselenggarakan berdasarkan asas:
a.
Kesejahteraan;
b.
Berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
c.
Persamaan, keadilan dan perlindungan hukum;
d.
Keterbukaan, akuntabilitas, kemitraan dan peranserta masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Tujuan Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis adalah:
a.
Memulihkan dan memelihara kondisi lingkungan;
b.
Meningkatkan kelestarian alam dan lingkungan;
c.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
Sasaran Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis adalah:
a.
Terwujudnya penurunan luas lahan kritis;
b.
Terwujudnya kemampuan lahan sesuai fungsi dan peruntukannya;
c.
Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan dan pelestarian alam.
d.
Terciptanya pemulihan kondisi lingkungan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu PERENCANAAN
Pasal 5
(1)
Rencana Induk Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Jawa Barat disusun untuk jangka waktu 10(sepuluh) tahun.
(2)
Rencana Induk Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Jawa Barat ditetapkan oleh Gubernur, dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat.
(3)
Rencana Induk Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Jawa Barat memadukan berbagai rencana nasional dan sektoral yang relevan dan terkait pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis yang dipetakan dalam peta berskala 1: 250.000.
(4)
Rencana Induk Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Jawa Barat memuat dan memetakan rencana pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis pertanian, lahan kritis perkebunan besar dan lahan kritis kehutanan dalam peta berskala 1: 250.000.
(5)
Gubernur menugaskan SKPD yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pemeliharaan rencana.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
(1)
Rencana Pelaksanaan Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten/Kota disusun untuk jangka waktu 5(lima) tahun.
(2)
Rencana Pelaksanaan Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten/Kota.
(3)
Rencana Pelaksanaan Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan peta tingkat kekritisan lahan berskala 1: 100.000.
(4)
Rencana Pelaksanaan Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis, Kabupaten/Kota juga menyusun Rencana Teknis Tahunan dan/atau Rancangan Teknis Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis.
(5)
Bupati/Walikota menugaskan SKPD yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pemeliharaan rencana.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
(1)
Setiap perencanaan disusun dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan stakeholder.
(2)
Rencana Tahunan dan Rencana Teknis Tahunan dan/atau Rencana Pelaksanaan Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten/Kota disusun berdasarkan Rencana Induk Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Jawa Barat.
(3)
Rencana Tahunan dan Rencana Teknis Tahunan harus memuat persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan rehabilitasi lahan kritis.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua PELAKSANAAN
Pasal 8
(1)
Pelaksanaan meliputi:
a.
Persiapan, mencakup pembibitan dan penyiapan lahan untuk kegiatan penanaman tanaman tahunan, termasuk rancangan untuk rehabilitasi;
b.
Pelaksanaan kegiatan, mencakup penanaman untuk kegiatan penanaman tanaman tahunan dan pelaksanaan konstruksi sipil teknis untuk kegiatan rehabilitasi;
c.
Pemeliharaan dan pemantauan, mencakup segala kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dapat tumbuhnya tanaman tahunan dan menjamin berfungsinya hasil konstruksi sipil teknis.
(2)
Penanggung jawab pelaksanaan melakukan persiapan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi secara taat asas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis dilaksanakan oleh:
a.
UPT (Unit Pelaksana Teknis) Departemen Kehutanan pada Hutan Konservasi di Jawa Barat;
b.
Perum Perhutani pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
c.
Pengelola Kawasan Hutan pada tanah timbul yang berhimpitan dengan dengan kawasan hutan;
d.
Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanah timbul yang tidak berhimpitan dengan kawasan hutan;
e.
Pemegang HGU pada lahan Perkebunan Besar;
f.
BUMN/BUMD pada lahan yang dikuasai dan/atau dikelola BUMN/BUMD;
g.
Perusahaan swasta pada lahan yang dikuasai dan/atau dikelola perusahaan swasta;
h.
SKPD yang membidangi kebinamargaan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota pada lahan sempadan jalan, dikoordinasikan dengan lembaga terkait;
i.
SKPD yang membidangi sumber daya air Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota pada lahan sempadan sumber air, dikoordinasikan dengan lembaga terkait;
j.
Pemerintah Kabupaten/Kota pada lahan sempadan pantai;
k.
Masyarakat baik secara mandiri atau bersama lembaga lainnya baik di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada lahan tanah negara lainnya dan lahan yang dimiliki masyarakat secara sinergi berdasarkan wilayah prioritas, dikoordinasikan Bupati/Walikota setempat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketiga PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 10
(1)
Pengawasan dan pengendalian berdasarkan Rencana Induk Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Jawa Barat dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
(2)
Pengawasan dan pengendalian berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Jawa Barat dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati/Walikota.
(3)
SKPD yang ditugaskan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan lingkup kerja yang ditetapkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
(1)
Kegiatan pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis dikoordinasikan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
(2)
Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan stakeholder.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
(1)
Kegiatan pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis meliputi perencanaan, pemetaan lokasi, sosialisasi, persiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, reboisasi, penghijauan, pemeliharaan tanaman tahunan, pengayaan tanaman, penyulaman tanaman, pencegahan kerusakan lahan/penerapan sipil teknis serta kegiatan pendukung lainnya.
(2)
Kegiatan pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 13
Pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis di Jawa Barat dilaksanakan dengan melibatkan peranserta masyarakat, pengusaha swasta, perguruan tinggi secara aktif, partisipatif, inovatif dan berkesinambungan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dimulai dari kegiatan perencanaan, penyediaan bibit tanaman tahunan, penanaman dan pemeliharaan sampai dengan pengamanan dan perlindungan serta evaluasi dan pengawasannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
Untuk mengimplementasikan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, maka di setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat dibentuk kelembagaan masyarakat yang peduli rehabilitasi lahan kritis.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 16
Tata cara peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diatur oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 17
Sumber pembiayaan pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis, dapat berasal dari
a.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
b.
Sumber dana masyarakat sebagai kegiatan swadaya;
c.
Sumber dana BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta;
d.
Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
LARANGAN
Pasal 18
Setiap orang/kelompok/masyarakat/lembaga/instansi dilarang:
a.
menterlantarkan lahan yang mengakibatkan menurunnya fungsi lahan sesuai peruntukannya;
b.
menggembalakan ternak di areal kegiatan rehabilitasi lahan kritis;
c.
melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran di areal rehabilitasi lahan kritis;
d.
merusak, memindahkan dan menghilangkan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi lahan kritis;
e.
menebang pohon dalam kawasan lindung;
f.
menebang pohon di hutan produksi kecuali dengan seizin pejabat yang berwenang;
g.
melakukan kegiatan budidaya tanaman yang bertentangan dengan kaidah konservasi tanah dan air;
h.
mengangkut hasil tebangan tanaman tahunan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i.
membangun bangunan di kawasan lindung tanpa seizin pejabat yang berwenang;
j.
mempergunakan bahan kimia yang membahayakan pengolahan tanah yang merubah bentang alam.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19
(1)
Setiap orang/kelompok/masyarakat/lembaga/instansi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 9, dapat dikenakan sanksi administratif.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20
(1)
Pelanggaran terhadap Pasal 9 dan 18, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)
Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana terhadap perlindungan hutan serta kelestarian alam dan lingkungan, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 21
(1)
Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah dan institusi lainnya, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
a.
menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.
melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c.
menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.
melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e.
mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.
memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
g.
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.
menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
i.
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang lahan kritis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 23
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal: 9 September 2005
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd.
DANNY SETIAWAN
Diundangkan di Bandung
pada tanggal: 15 September 2005
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
ttd.
ASISI BINTATA PRAJA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI E
Penjelasan Umum
I. UMUM
Kondisi lingkungan Jawa Barat telah menunjukkan kecenderungan terus menurun karena proses pemulihan alami tidak dapat lagi mengimbangi tekanan perkembangan. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, perlu ada tekad yang bulat dan upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan kawasan lindung seluas 45% dari luas seluruh wilayah Jawa Barat agar dapat menjamin berlanjutnya perkembangan kehidupan, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemulihan lahan kritis.
Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan pengaturan yang dapat memadukan arah dan mengkoordinasikan langkah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d Pasal 24: Cukup jelas.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar
02 Jul 2026

KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar

Direktorat Jenderal Imigrasi melantik 13 pejabat tinggi pada Senin (22/6/2026) untuk mengisi sejumlah kursi yang kosong—termasuk Kepala Kanwil Imigrasi Jawa Barat dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat setelah pejabat sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada awal Juni 2026. OTT itu mengusut dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing dengan nilai dugaan keuntungan sekitar Rp145,5 miliar dan menyeret delapan tersangka, di antaranya mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Baca selengkapnya
MK Uji Konstitusionalitas KUHAP Baru, Sorotan Jatuh pada Batas Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum
02 Jul 2026

MK Uji Konstitusionalitas KUHAP Baru, Sorotan Jatuh pada Batas Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menguji gelombang gugatan terhadap KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025). Yang paling disorot, Perkara Nomor 104/PUU-XXIV/2026 yang diajukan 39 advokat, mempersoalkan pasal yang dinilai mengaburkan batas antara profesi advokat dan lembaga bantuan hukum (LBH) sebuah persoalan yang berujung pada seberapa luas akses keadilan bagi warga tidak mampu.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.